Harga BBM Subsidi Naik, Menko Luhut: Keputusan Ada di Tangan Presiden Jokowi 

Badung, Bali - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau BBM, kita tunggu Presiden (Jokowi)," kata Luhut di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (31/8/2022).

Persoalan BBM dan pangan yang menjadi sumber inflasi terbesar memang menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowin pun sudah memerintahkan para menteri terkait untuk menangani persoalan inflasi tersebut.

"Kalau inflasi ada dua sebenarnya, ada dari energi dan dari pangan. Dari pangan, saya kira presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal pangan ini, seperti penanganan Covid-19," ujarnya.

"Jadi, kan itu masalahnya bawang, kemudian telor, cabe rawit. Tapi, saya kira kalau semua, setiap provinsi, setiap kabupaten, tadi kita monitor inflasinya masing-masing. Itu, saya kira akan bisa kurangi inflasi yang 11,4 (persen) itu, menjadi jauh lebih rendah dan  itu nanti berdampak 0,25 persen kepada inflasi kita," lanjutnya.

Ia juga menyebutkan, untuk inflasi saat ini hanya 2,84 persen dan rendah dan yang membuat banyak dari pangan. Tetapi, kalau soal pangan seluruhnya kompak bisa  diatasi soal inflasi tersebut.

"Inflasi kita sekarang ini kor-nya hanya 2,84 persen jadi rendah sebenarnya. Yang buat banyak itu sebenarnya dari pangan ini. Kalau pangan ini, kita semua kompak seluruh kabupaten (dan) provinsi di Indonesia. Saya kira, kita akan bangun kebersamaan itu untuk menghadapi musuh bersama," katanya.

Menteri Luhut juga menghimbau, agar jangan silang pendapat seperti awal-awal Pandemi Covid-19 dan pihaknya mengklaim akan memberikan terbaik untuk persoalan inflasi tersebut.

"Jadi, saya himbau kepada kita semua, jangan silang pendapat. Awal-awal pada penanganan Covid-19 begitu juga silang pendapat tapi setelah jalan semua tidak omong lagi. Sekarang saya titip, presiden juga minta saya untuk bantu menangani ini. Sama polanya dan percayalah kita memberikan yang terbaik," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, bila semua kompak antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi di Indonesia, dan memonitor kenaikan harga dan di list harga pangan per kabupaten  hingga kecamatan hal itu bisa diatasi.