Dampak Geopolitik Rusia dan Ukraina, PBB Berharap Stimulus Fiskal dan Moneter di Indonesia Terus Dilanjutkan

Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations mengatakan seluruh stimulus fiskal dan moneter yang telah ditetapkan Indonesia selama pandemi COVID-19 harus terus dilanjutkan di tengah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.

“Survei yang dilakukan UNESCAP merekomendasikan bahwa semua stimulus fiskal dan semua paket dukungan moneter yang telah ditetapkan pemerintah harus benar-benar dilanjutkan,” ujar UN Resident Coordinator in Indonesia Valerie Julliand dalam diskusi publik yang diselenggarakan Indef secara hybrid di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Valerie Julliand mengatakan kondisi global saat ini bukan merupakan saat yang tepat bagi pemerintah untuk menghapus seluruh stimulus dan subsidi yang telah diberikan terutama pada sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Asia Pasifik, ucapnya, merupakan salah satu kawasan di dunia yang tumbuh paling cepat dalam beberapa dekade terakhir, namun pertumbuhan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh semua kawasan.

Tercatat sebanyak 829 juta pekerja informal diseluruh dunia yang terdampak pandemi COVID-19, 71 juta anak yang tidak memiliki akses ke pembelajaran online dan terdapat tambahan 85 juta orang yang terjerat dalam kemiskinan ekstrem selama pandemi.

“Jadi survei UNESCAP sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita perlu membangun ke depan, namun dengan cara yang lebih adil, terutama untuk kelompok-kelompok tersebut,” ujarnya.

Baca Juga

Megawati Sebut Struktur Dewan PBB Usang, Usulkan Hapus Hak Veto hingga Masukkan Pancasila

Ia berpendapat diperlukan investasi di sektor industri yang lebih banyak karena menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi kesenjangan. Oleh karena itu pemerintah perlu mendapatkan pemasukan melalui sistem perpajakan yang bekerja secara optimal.

“Harus ada sistem pajak dimana orang-orang membayar pajak yang secara adil dan segala bentuk penghindaran pajak menjadi salah satu tantangan yang harus ditangani,” tutur dia.

Ia menyampaikan bahwa people centric, kebijakan fiskal dan kebijakan perbankan diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 merupakan ambisi yang patut dipuji, namun perlu diingat bahwa belum semua kawasan di Asia Pasifik berjalan ke arah transformasi ekonomi struktural.

“Fakta bahwa pembangunan bisa berkelanjutan jika inklusif, jika tidak inklusif maka tidak akan ada pembangunan yang berkelanjutan. Apa artinya pembangunan jika sebagian besar penduduknya masih tertinggal, apa artinya PDB tinggi jika rakyatnya miskin,” kata Valerie Julliand. (ant/ito)