PLN Butuh Rp17,96 Triliun Guna Wujudkan Rasio Elektrifikasi 100 Persen dan Energi Berkeadilan

Jakarta, - PT PLN (Persero) menyatakan butuh suntikan modal sebanyak Rp17,96 triliun untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen dan menghadirkan energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan rasio elektrifikasi saat ini telah mencapai 99,5 persen.

"Kami berharap bahwa dengan hadirnya listrik pada daerah-daerah tersebut, maka akan tercipta efek berganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," katanya.

Tambahan modal sebesar Rp17,96 triliun tersebut dengan rincian wilayah Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun; Sumatera dan Kalimantan Rp9,93 triliun; serta Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua Rp6 triliun.

Saat ini, PLN telah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia.

Pada 2023, PLN akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional hingga ke angka 100 persen.

PMN sebesar Rp10 triliun itu, kata Darmawan, akan dialokasikan sebanyak Rp2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, PNM sebanyak Rp4,5 triliun akan dialokasikan untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di Kalimantan.

PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan berbasis PLTMH, PLTA dan PLTMG, dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

"Kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero Nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antarnegara," ujar Darmawan.(ant/toz)