Purbaya Sebut RI Aman dari Darurat Energi Akibat Konflik Timur Tengah, APBN 2026 Diklaim Masih Tahan
- Instagram @menkeuri
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Indonesia masih berada dalam kondisi aman dari ancaman darurat energi, meskipun terjadi eskalasi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.
Ia menyatakan pemerintah belum berencana mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi dalam waktu dekat.
“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada, sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Untuk diketahui, Filipina sebagai negara tetangga Ri telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 akibat terganggunya pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Merespons situasi tersebut, Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Ia menilai, selama harga minyak masih dalam kisaran terkendali, pemerintah belum perlu mengambil langkah penyesuaian kebijakan.
Menurutnya, pengalaman Filipina menunjukkan bahwa status darurat energi lebih dipicu oleh gangguan pasokan, bukan sekadar kenaikan harga. Dalam konteks Indonesia, ia memastikan ketersediaan energi masih terjaga.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus mencermati dinamika global, terutama dampak konflik di Timur Tengah terhadap rantai pasok energi. Namun, ia mengingatkan agar tidak mengambil keputusan terlalu dini.
“Maksudnya darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya.
Terkait subsidi BBM, Menkeu memastikan belum ada rencana perubahan. Pemerintah memilih mempertahankan kebijakan yang ada sambil menunggu perkembangan situasi global.
“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” jelasnya.
Dari sisi asumsi makro, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran 74 dolar AS per barel, sedikit di atas asumsi awal APBN sekitar 70 dolar AS per barel.
Meski terjadi kenaikan, selisih tersebut dinilai masih dapat dikelola oleh pemerintah.
“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini (tinggi) baru kita hitung lagi berapa,” tambahnya. (ant/rpi)
Load more