THR ASN Rp55 Triliun Digelontorkan Lebih Awal, Jurus Purbaya Jaga Daya Beli Jelang Ramadan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mengandalkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai salah satu “amunisi” utama untuk menjaga perputaran ekonomi pada awal 2026. Melalui kebijakan percepatan belanja negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana sekitar Rp55 triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri yang dijadwalkan cair pada pekan pertama Ramadan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih besar yang dijalankan Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.

THR Jadi Motor Belanja Awal Tahun

Total belanja pemerintah pada kuartal I/2026 ditargetkan mencapai Rp809 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengalokasikan:

• Rp55 triliun untuk THR ASN dan TNI/Polri,

• Rp13 triliun stimulus Idulfitri,

• Rp62 triliun untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pencairan dana dalam jumlah besar di awal tahun ini diharapkan langsung meningkatkan likuiditas rumah tangga, terutama menjelang periode konsumsi tinggi saat Ramadan dan Idulfitri.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Menurut Purbaya, strategi ini bertujuan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi setelah capaian akhir 2025, sekaligus mencegah perlambatan pada awal tahun.

“Momentum pertumbuhan ekonomi harus terus berjalan. Saya harap triwulan I bisa berada di kisaran 5,6 persen sampai 6 persen,” ujarnya.

Efek Langsung: Konsumsi Naik, Perputaran Uang Menguat

Pencairan THR dalam jumlah besar diyakini akan langsung terasa pada sektor konsumsi masyarakat. Belanja ritel, transportasi, hingga pariwisata biasanya mengalami lonjakan setiap menjelang Lebaran, dan tambahan likuiditas dari THR memperkuat pola musiman tersebut.

Ekonom menilai injeksi fiskal seperti THR memang efektif sebagai “penahan” daya beli, terutama ketika kelas menengah masih menghadapi tekanan biaya hidup.

Namun, dampaknya lebih bersifat jangka pendek dibandingkan struktural.

Indef: Dampaknya Ada, Tapi Terbatas

Penilaian tersebut juga disampaikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Lembaga ini memperkirakan percepatan belanja pemerintah pada awal 2026 hanya akan memberi tambahan pertumbuhan sekitar 0,1–0,2 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman, menyebut belanja seperti THR memang mampu mendorong konsumsi, tetapi efeknya cepat mereda setelah periode Lebaran.

Menurutnya, secara struktur Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi konsumsi pemerintah relatif kecil sehingga tidak cukup kuat menjadi motor ekspansi ekonomi jangka panjang.

Karakter belanja yang dominan konsumtif membuat multiplier fiskalnya rendah dan hanya memberikan dorongan siklikal atau sementara.

Risiko Lonjakan Musiman Ekonomi

Indef menilai jika pertumbuhan kuartal I terlalu mengandalkan front-loading atau percepatan belanja negara, ekonomi berpotensi mengalami lonjakan sesaat sebelum kembali melandai pada kuartal berikutnya.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa dorongan belanja pemerintah belum cukup kuat mengatasi tantangan struktural seperti:

• Melemahnya ekspor,

• Pemulihan manufaktur yang belum optimal,

• Konsumsi kelas menengah yang masih tertahan.

Dengan kata lain, THR besar memang membantu menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak, tetapi tidak otomatis menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Koordinasi Fiskal dan Moneter Jadi Kunci

Pemerintah menegaskan bahwa strategi ini tidak berdiri sendiri. Selain menggelontorkan belanja negara, koordinasi juga dilakukan dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas likuiditas dan memastikan pasar tetap memiliki ruang pembiayaan yang cukup.

Sinergi fiskal dan moneter diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dari akhir 2025 hingga awal 2026, terutama melalui penguatan konsumsi domestik sebagai penopang utama ekonomi nasional.

Antara Menjaga Momentum dan Tekanan APBN

Meski menjadi stimulus penting, percepatan belanja juga membawa konsekuensi fiskal. Ketika pengeluaran dimajukan sementara penerimaan negara belum sepenuhnya pulih, tekanan terhadap APBN berpotensi meningkat.

Karena itu, kebijakan THR besar di awal tahun lebih dilihat sebagai langkah stabilisasi, bukan ekspansi agresif.

Target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dinilai masih realistis dalam konteks menjaga keseimbangan, sementara proyeksi menembus 6 persen dianggap membutuhkan dukungan lebih kuat dari investasi swasta, ekspor manufaktur, dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

THR ASN: Stimulus Sosial Sekaligus Ekonomi

Di luar aspek makroekonomi, THR ASN tetap memiliki fungsi sosial yang besar. Pencairan tepat waktu memberikan kepastian pendapatan bagi jutaan aparatur negara dan keluarganya, sekaligus menjaga tradisi konsumsi domestik selama Ramadan dan Idulfitri.

Dengan nilai mencapai Rp55 triliun, kebijakan ini menjadi salah satu suntikan likuiditas terbesar pada awal tahun dan menunjukkan bagaimana belanja negara masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun, para ekonom mengingatkan bahwa stimulus musiman seperti THR perlu diimbangi reformasi struktural agar pertumbuhan tidak hanya kuat saat momen Lebaran, tetapi juga berkelanjutan sepanjang tahun. (nsp)