Terapkan Zero Waste, Pengelolaan Lingkungan PIK 2 Buat Takjub DPR dan Dinilai Patut Jadi Percontohan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengelolaan lingkungan di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 menuai apresiasi dan decak kagum Anggota DPR.

Saat berkunjung ke sana, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai kawasan PIK 2 layak dijadikan contoh destinasi wisata nasional yang bebas dari persoalan sampah dan limbah.

Evita menyebut, pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), yang menekankan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Setelah kami berkeliling tadi, konsep wisata bersih itu sudah dijalankan di sini. Saya juga cukup kaget (surprised), ternyata mereka memiliki prosedur rutin untuk memastikan kebersihan, sehingga kita tidak melihat sampah di mana-mana," ujar Evita.

Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap sistem pengelolaan limbah yang diterapkan pengembang kawasan, Agung Sedayu Group. Menurut Evita, pengelolaan limbah secara mandiri menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan kawasan wisata.

"Dari penjelasan manajemen, mereka mengelola limbah itu secara mandiri. Air limbah diolah kembali, kemudian dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi, benar-benar dimanfaatkan semua (zero waste)," jelasnya.

Baca Juga

Agung Sedayu Group Gelar Buka Puasa Bersama 500 Anak Yatim Piatu di PIK, Tegaskan Komitmen Sosial di Bulan Ramadan

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. Ia berharap praktik pengelolaan lingkungan yang diterapkan di PIK 2 dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengelola destinasi wisata.

Evita menekankan bahwa arahan Presiden harus diwujudkan dalam langkah konkret oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan kawasan wisata yang bersih dan tertata.

"Program ASRI atau wisata bersih ini harus berjalan dengan baik. Masa Presiden sudah 'berteriak' (memberi instruksi), kepala daerah tidak mendengar? Program ini harus menjadi gerakan nasional yang sifatnya wajib," pungkasnya. (rpi)