Cegah Risiko Perlambatan Ekonomi, Menlu Sugiono: Indonesia Sepakati Tiga Kerja Sama Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menandai tahun 2025 dengan penyelesaian tiga kerja sama ekonomi baru sebagai upaya memperluas pasar ekspor dan memperkuat diversifikasi mitra dagang.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyebut kerja sama itu sekaligus menjadi strategi mitigasi risiko menghadapi perlambatan ekonomi global.

“Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union,” ucap Sugiono dalam Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2025)..

Sugiono mengatakan, ketiga perjanjian tersebut bukan langkah tunggal. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian sejumlah perundingan perdagangan strategis lain, termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa serta Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.

Di ranah kawasan, Indonesia memastikan implementasi peningkatan kerja sama ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Menurut Sugiono, Indonesia juga mulai membidik pasar nontradisional di Afrika, termasuk Rwanda, sebagai salah satu mitra potensial.

Menurut Sugiono, perluasan kerja sama ekonomi tersebut dilakukan sebagai strategi derisking untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional dan memitigasi dampak gejolak ekonomi global.

Baca Juga

AS Investigasi Perdagangan, Airlangga Pastikan 1.819 Produk Indonesia Tetap Dapat Tarif 0 Persen

“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional. Termasuk seperti saat yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS,” ujarnya.

Selain perdagangan, Kementerian Luar Negeri juga bergerak pada jalur investasi. Pada akhir 2025, Kemlu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor global.

“Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah, dan lebih efisien bagi para calon investor,” kata Sugiono.

Dalam keterangan yang sama, Sugiono menilai diplomasi ekonomi Indonesia kini beroperasi dalam spektrum yang lebih luas melalui forum-forum internasional seperti BRICS, G20, APEC, MIKTA hingga proses menuju keanggotaan OECD. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bertujuan memihak blok kekuatan tertentu.

“Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation,” tuturnya.

Sugiono juga menegaskan bahwa langkah Indonesia di BRICS dan OECD bukan agenda yang saling bertentangan.

“Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif,” imbuhnya.

Dengan pola diversifikasi ekonomi, investasi, dan diplomasi multilateral tersebut, pemerintah ingin memastikan Indonesia tetap memiliki ruang manuver strategis di tengah ekonomi global yang kian tidak stabil. (agr/rpi)