Legalitas dan Akses Pasar Diperkuat, 5.888 UMKM Dapat Fasilitas Sertifikasi dari Pertamina Sepanjang 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Sepanjang tahun 2025, ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong naik kelas melalui penguatan aspek legalitas, mutu produk, dan perluasan akses pasar yang digagas PT Pertamina (Persero).

Dalam setahun, Pertamina memfasilitasi penerbitan 5.888 sertifikasi bagi UMKM mitra binaan.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis UMKM.

Sertifikasi yang difasilitasi mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM, Halal Self Declare maupun Halal BPJPH, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP, hingga pendirian PT Perseorangan.

Seluruh dokumen tersebut menjadi fondasi penting bagi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa sertifikasi merupakan langkah strategis agar UMKM mampu menjawab tantangan pasar yang semakin kompetitif.

“Legalitas dan sertifikasi bukan sekadar administrasi, tetapi kunci bagi UMKM untuk tumbuh berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan, serta menembus pasar yang lebih luas,” ujar Baron, Rabu (7/1/2026).

Ia menambahkan, pendampingan UMKM tidak berhenti pada proses sertifikasi. Program pembinaan juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, kesiapan ekspor, serta kesadaran UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Kami ingin UMKM mitra binaan Pertamina tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan mampu menjangkau pasar nasional hingga global,” jelasnya.

Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina menegaskan komitmennya menjalankan peran sosial dan ekonomi secara berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya dalam pemberdayaan UMKM di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Pertamina hadir untuk menciptakan nilai bersama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tandas Baron. (rpi)