DPR RI Wanti-wanti Pemerintah soal Gejolak Harga Minyak usai Penangkapan Presiden Venezuela, Singgung Posisi Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat atas komando Donald Trump turut disorot oleh DPR RI.

Peristiwa bombardir AS di Caracas dinilai serius karena menyangkut kedaulatan negara lain, serta berpotensi berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyebut ada tiga acuan penting yang perlu dijadikan pegangan pemerintah dalam merespons peristiwa tersebut.

Menurutnya, sikap Indonesia harus jelas dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pertama, Indonesia diminta menolak segala bentuk tindakan sepihak yang melanggar kedaulatan negara lain. Ia menegaskan, posisi Indonesia sudah diatur secara tegas dalam konstitusi.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” ucap TB Hasanuddin, pada Minggu (4/1/2026).

Kedua, Indonesia didorong bersikap lebih aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, jalur hukum internasional harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik global.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum,” kata TB Hasanuddin.

Ia menilai, jika penyelesaian konflik dibiarkan melalui tindakan sepihak, maka wibawa PBB sebagai lembaga internasional akan terus tergerus.

Ketiga, DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi global. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga penangkapan presidennya berpotensi memicu gejolak harga minyak.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting bagi Indonesia soal ketahanan dalam negeri.

Mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap kepala negara dinilai tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik dan pertahanan di negara tersebut.

“Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer,” katanya.

Menurutnya, Indonesia harus memperkuat kepercayaan publik dan soliditas nasional agar kedaulatan negara tetap terjaga.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” pungkasnya. (rpi/rpi)