Utusan Khusus Presiden Gandeng Kemenkop dan Muhammadiyah, 12.000 Masjid Disiapkan Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid.

Program ini dijalankan dengan menggandeng Majelis Tabligh Muhammadiyah serta Kementerian Koperasi, dengan sasaran sekitar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.

“Ini menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global di tahun 2026,” katanya dalam acara Refleksi Ekonomi dan Doa Bersama Menjelang Tahun Baru 2026 di Lemdiklat Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Dalam program tersebut, Utusan Khusus Presiden akan berperan sebagai katalisator yang menjembatani perbankan dengan koperasi, termasuk unit-unit usaha yang dikelola oleh masjid.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat program koperasi dan mengembangkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Rangkaian acara juga diisi dengan peluncuran Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan. Buku tersebut memuat laporan pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden selama setahun terakhir, gambaran kondisi ekonomi nasional dan global, serta rekomendasi strategis program kerja untuk tahun berikutnya.

“Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerjasama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi, " ucap Setiawan Ichlas.

Kegiatan refleksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat, di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Ustadz Adi Hidayat, serta Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menilai penandatanganan MoU tersebut sebagai momentum penting dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo agar koperasi mampu mengejar ketertinggalan dari BUMN dan sektor swasta.

“Koperasi harus bisa menjadi soko guru ekonomi kembali,” katanya. Ferry menambahkan, pemerintah akan terus mendorong transformasi kelembagaan serta digitalisasi koperasi.

Ia menjelaskan, koperasi diharapkan tidak hanya bergerak di sektor konsumsi, tetapi juga merambah bidang produksi dan pembiayaan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro. “Koperasi pembiayaan syariah bisa membantu masyarakat agar tidak terjebak pinjol dan bank emok,” kata Ferry. Menurutnya, selain ekonomi kerakyatan berbasis masjid, koperasi pondok pesantren juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Sementara itu, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal menegaskan bahwa peran masjid tidak seharusnya terbatas pada aktivitas ritual semata.

“Masjid juga harus bisa menjadi pusat gerakan ilmu, dakwah, dan kesejahteraan umat,” katanya.

Dengan jaringan masjid yang luas serta dukungan aset dan sumber daya yang besar, Fathurrahman Kamal menyebut Muhammadiyah telah menyiapkan kerangka kerja pengembangan ekonomi berbasis masjid.

Program tersebut mencakup pembentukan lembaga bisnis masjid seperti BMT dan koperasi, pendidikan serta pelatihan kewirausahaan, pengembangan unit usaha masjid di sektor ritel dan jasa, penguatan UMKM berbasis masjid, serta optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif. (rpi)