ESDM Ungkap Ada 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi yang Terkena Bencana, Bahlil akan Evaluasi Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya puluhan izin tambang yang berada di kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Informasi ini disampaikan untuk memberikan gambaran awal mengenai peta perizinan tambang di wilayah yang baru saja dilanda bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menilai ,data ini penting sebagai bahan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi memperparah kondisi lingkungan.

Upaya penelusuran pun dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap keterkaitan antara operasi tambang dan risiko bencana.

“Ada total 23 (izin tambang), ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), ada kontrak karya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kementerian ESDM merinci 23 izin tambang tersebut mencakup empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam di tiga provinsi. Komoditas yang dikelola meliputi emas, bijih besi, timbal, dan seng.

“Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) akan tegas mengevaluasi, akan memberi sanksi bagi yang merusak lingkungan,” ujar Anggi.

Catatan Kementerian ESDM menunjukkan, Aceh memiliki satu KK berkomoditas emas yang dikeluarkan pada 2018.

Selain itu, terdapat tiga IUP emas yang disahkan pada 2010 dan 2017, tiga IUP besi yang berlaku antara 2021 hingga 2024, serta tiga IUP bijih besi DMP yang diterbitkan dalam rentang 2011 hingga 2020.

Provinsi tersebut juga memiliki dua IUP bijih besi yang mulai berlaku antara 2012 hingga 2018.

Sementara itu, satu KK timbal dan seng berada di wilayah yang beririsan antara Aceh dan Sumatera Utara, dengan izin efektif sejak 2018.

Adapun di Provinsi Sumatera Utara tercatat dua KK emas DMP yang diterbitkan pada 2017 dan 2018, serta satu IUP tembaga DMP yang berlaku sejak 2017.

Di Sumatera Barat, izin tambang meliputi empat IUP besi yang dikeluarkan pada 2019 dan 2020, satu IUP bijih besi yang mulai berlaku pada 2013, satu IUP timah hitam sejak 2020, serta satu IUP emas yang aktif sejak 2019.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.