Reformasi Total Bea Cukai, Purbaya Singgung Under-Invoicing hingga Barang Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menegaskan bahwa opsi pembekuan institusi Bea Cukai masih terbuka jika perbaikan internal tidak berjalan.

Meski begitu, ia menegaskan tidak memiliki kekesalan terhadap institusi tersebut, melainkan menuntut reformasi menyeluruh demi tata kelola yang lebih bersih.

“Saya nggak kesal sama Bea Cukai. Tapi kita memerlukan solusi dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai,” ujar Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Menurut dia, pemerintah terus mendiskusikan opsi ekstrem, termasuk pembekuan dan pelibatan pihak swasta seperti era Orde Baru, apabila pembenahan tak menunjukkan hasil signifikan. Namun, Purbaya menilai wacana ini justru memacu semangat aparatur Bea Cukai untuk berbenah.

“Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang Bea Cukai tim saya, di Bea Cukai, semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih, tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain,” ucapnya.

Menkeu Purbaya juga mengungkapkan sejumlah praktik bermasalah yang masih membayangi kinerja Bea Cukai, mulai dari manipulasi nilai ekspor hingga lolosnya barang ilegal.

Baca Juga

Tiga Pengusaha Rokok Diperiksa KPK Terkait Kasus Bea Cukai

“Kan ada under-invoicing, ekspor yang nilainya lebih rendah, ada juga barang-barang yang ilegal masuk, yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam, saya nggak tahu ya,” kata Purbaya.

Pernyataan Menkeu ini menegaskan bahwa agenda reformasi Bea Cukai tidak hanya menyasar prosedur internal, tetapi juga perbaikan sistem pengawasan dan digitalisasi untuk menutup celah praktik manipulatif.

Pemerintah ingin memastikan institusi tersebut bergerak menuju integritas tinggi, atau menghadapi konsekuensi struktural jika gagal. (agr/rpi)