Kadin Gaungkan Kolaborasi Besar Pemerintah-Swasta Dorong Ekonomi Hijau dan SDM Unggul

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk membangun ekonomi nasional yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan bertema “Pembangunan Produktif, Inovatif, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju” di Plaza BPJamsostek, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dalam sambutannya melalui rekaman video, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Kita semua harus berkolaborasi dalam satu orkestrasi kebangsaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Dalam semangat itulah, Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah, memastikan agar kebijakan nasional dan kapasitas dunia usaha berjalan searah, saling menguatkan, dan berdampak nyata bagi rakyat,” ujar Anin.

Anin menjelaskan, Rakornas kali ini berfokus pada empat pilar utama pembangunan, penguatan sumber daya manusia (SDM), kesehatan dan kesejahteraan sosial, peningkatan produktivitas dan inovasi, serta pengembangan industri dan budaya berkelanjutan.

Ia menilai, tantangan terbesar dunia usaha saat ini bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Karena itu, Kadin bersama pemerintah mendorong reformasi pendidikan vokasi dan program magang nasional agar benar-benar link and match dengan dunia industri.

“Industri kita tidak kekurangan tenaga kerja. Yang kita butuhkan adalah tenaga kerja yang tepat untuk industri yang tepat,” tegas Anin.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa Indonesia kini berada di titik krusial menuju Indonesia Maju 2045.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Namun, tantangan ketenagakerjaan masih kompleks yaitu terdapat ketidaksesuaian keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri,” ujar Shinta.

Shinta mencontohkan, tingkat pengangguran lulusan SMK sekitar tiga kali lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan dasar. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya hubungan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, mayoritas penduduk usia produktif masih memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berpotensi menekan produktivitas nasional. Karena itu, pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

“Rakornas Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan 2025 menjadi forum koordinasi penting untuk menyelaraskan upaya dunia usaha dengan strategi nasional pembangunan SDM, inovasi, dan keberlanjutan,” tegas Shinta.

Momentum Rakornas juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

MoU tersebut menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengembangan pelatihan vokasi, pelibatan dunia usaha dalam kurikulum pendidikan, penguatan program budaya, hingga kolaborasi riset dan inovasi teknologi.

Shinta berharap kerja sama ini dapat mempercepat implementasi kebijakan vokasi link and match, memperluas akses pendidikan berkualitas, dan memberdayakan komunitas budaya.

“Mari kita menjaga semangat gotong royong ini ke depan, agar investasi hari ini benar-benar berdampak bagi kita semua,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

“Jadi dengan adanya kerja sama ini, kita membuat joint task force, kita membuat joint dashboard. Kita akan semakin meningkatkan kesesuaian antara pendidikan di lembaga vokasi dengan kebutuhan di pasar kerja. Ini untuk mengurangi risiko mismatch,” kata Pratikno.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyoroti potensi besar sektor kesehatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Khususnya sektor kesehatan memang secara historis pertumbuhannya tinggi, di atas 8 persen. Sekarang kita ingin memastikan bagaimana itu bisa diterjemahkan menjadi pertumbuhan domestik bruto,” ujar Budi.

Ia mengungkapkan, pemerintah kini tengah menganalisis pola belanja kesehatan yang tumbuh sekitar 90 persen untuk mengidentifikasi potensi penguatan industri dalam negeri.

“Kami duduk bersama teman-teman Kadin, bisa tidak mereka berinvestasi tanpa menggunakan uang APBN menggunakan dana mereka sendiri, untuk membangun industri kesehatan dalam negeri. Bisa di sektor farmasi, alat kesehatan, rumah sakit, atau klinik. Dengan demikian, itu akan mendorong pertumbuhan domestik bruto,” pungkasnya.

Rakornas Kadin Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan 2025 turut didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Astra, Paragon Corp, dan TUV Rheinland. (agr/rpi)