Sorot Sikap Gubernur Jakarta dalam Merespons Pengurangan DBH dan Isu Dana Mengendap, Menwa Jayakarta: Bangun Kepercayaan

Jakarta, tvOnenews.com - Sikap Gubernur DKI Jakarta dalam merespons kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan isu terkait rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang menyebabkan masih mengendapnya dana sekitar Rp14,6 triliun, mendapat sorotan kalangan akademik.

Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Pramono Anung yang dinilai dapat merespons positif positif, tenang, dan komunikatif dalam menyikapi dua persoalan tersebut.

Kepala Staf Resimen Mahasiswa Jayakarta mewakili Komando Resimen Mahasiswa Jayakarta, Khaidir Ali, menyatakan bahwa langkah Gubernur yang tidak reaktif, serta tetap mengedepankan kerjasama dan dialog konstruktif dengan pemerintah pusat, mencerminkan jiwa kepemimpinan yang matang dan berorientasi pada kepentingan nasional.

“Sikap Gubernur Jakarta yang mendukung langkah pemerintah pusat dan tetap fokus memperbaiki tata kelola fiskal daerah adalah cerminan dari kepemimpinan yang bijak. Ini menunjukkan bahwa Jakarta siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan nasional,” kata Khaidir, kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Sumber :

• Ist

Baca Juga

Pramono Ungkap Transaksi Program Mudik ke Jakarta Tembus Lebih Rp20 Miliar, Penerimaan Pajak Capai Rp7,3 Triliun

Khaidir menilai bahwa transparansi dan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah termasuk terkait dana mengendap di Bank Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap good governance.

“Gubernur Jakarta telah memberikan contoh positif bahwa setiap tantangan fiskal dapat dijawab dengan transparansi dan solusi, bukan dengan saling menyalahkan. Sikap ini membangun kepercayaan publik dan menjadi teladan bagi kepala daerah lainnya,” tambahnya.

Menwa Jayakarta menilai bahwa dalam konteks pembangunan nasional, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah pondasi penting yang harus terus diperkuat.

Menurut Khaidir, komunikasi terbuka dan koordinasi yang baik akan mempercepat realisasi program-program pembangunan, termasuk optimalisasi penyerapan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

“Kami memandang sikap positif Gubernur Jakarta bukan hanya bentuk loyalitas pada kebijakan nasional, tetapi juga wujud nyata bela negara di ranah pemerintahan sipil yaitu dengan menjaga harmoni, tanggung jawab, dan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegas Khaidir. (rpi)