Kemenpar Gandeng 10 Provinsi untuk Bangun Ekosistem Pariwisata Nasional agar Berdaya Saing Global

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Forum Kerjasama Daerah - Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang beranggotakan 10 provinsi di Indonesia baru saja menggelar rapat gabungan di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar Selatan, pada 20–21 Oktober 2025.

Pertemuan ini membahas isu strategis lintas sektor, termasuk pengembangan pariwisata, penanganan kebencanaan, serta kolaborasi ekonomi antarwilayah.

Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kesepakatan yang dihasilkan akan dijadikan dasar penyusunan rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan, agar kerja sama lintas daerah bisa lebih terarah dan berdampak nyata.

Kegiatan ini juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berharap daerah-daerah peserta forum mampu menjadi motor penggerak pariwisata yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar, Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki peta jalan pengembangan pariwisata berkelanjutan hingga tahun 2045. Namun, prioritas utama saat ini adalah implementasi target yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Baca Juga

Kemenpar Genjot Promosi Pariwisata RI Lewat Serial First Class Indonesia, Bidik 17,6 Juta Kunjungan Wisatawan Global

“Dalam RPJMN 2025–2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang jadi prioritas,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Inovasi dan Optimalisasi Pengelolaan Sektor Pariwisata’, dikutip Rabu (22/10/2025).

Dewi menjabarkan, arah pembangunan pariwisata nasional difokuskan pada peningkatan nilai tambah, daya saing, serta kualitas industri pariwisata. Upaya itu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan, memperbaiki tata kelola destinasi, dan membangun rantai pasok industri yang inklusif.

Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan kesiapan destinasi menghadapi risiko juga menjadi bagian penting dari strategi nasional.

Ia menekankan pentingnya transformasi menuju pariwisata hijau melalui pembangunan infrastruktur ramah lingkungan serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan wisata bahari yang mendukung ekonomi biru.

“Masih ada upaya lain dalam meningkatkan daya saing ini. Seperti membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ada juga wisata bahari yang mendukung ekonomi biru. Semua ini dilakukan untuk transformasi pariwisata berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewi mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan komunitas pariwisata lokal. Ia menekankan pentingnya promosi yang gencar dan menyasar wisatawan dengan daya beli tinggi agar memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Kalau soal promosi, daerah harus gencar melakukannya. Baik itu melalui media sosial atau program lainnya. Selain itu, segmen pasar juga jadi perhatian. Harus wisatawan yang memiliki daya beli tinggi. Dengan demikian pengeluaran lebih banyak saat berlibur dan berdampak pada perputaran perekonomian di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Hailul Khairi, menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama kerja sama antarprovinsi.

Forum ini juga membahas isu-isu strategis lain seperti ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, kebencanaan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Hailul, kesepakatan yang dihasilkan dari forum ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi bersama yang terintegrasi dalam perencanaan daerah.

“Penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas provinsi dan memastikan setiap kerja sama dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dalam forum ini, semua daerah memiliki kerja sama, baik bersamaan atau sekaligus 10 provinsi atau hanya 2–3 provinsi yang terlibat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama juga akan diperluas ke sektor UMKM, perdagangan, dan mitigasi bencana. Hailul mencontohkan kolaborasi lintas daerah dalam penanganan banjir di Bali baru-baru ini sebagai bukti nyata efektivitas forum tersebut.

“Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot banjir. Ini contoh nyata kolaborasi yang akan kita gaungkan ke depannya,” ungkapnya.

Ia juga mendorong agar provinsi lain menjalin kemitraan dengan Bali di sektor pariwisata mengingat reputasinya yang sudah mendunia.

“Kalau di Pariwisata, Bali sudah memiliki nama di kancah internasional. Saya mendorong provinsi lainnya akan mengambil peluang kerja sama ini untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing,” pungkas Hailul. (rpi)