Whoosh dan Bayang Jebakan Utang: Purbaya Angkat Tangan, Jangan Sampai Nasib RI seperti Sri Lanka

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, belakangan ini memicu perhatian publik.

Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut tidak lagi berada di pundak negara, melainkan pada Danantara selaku holding BUMN yang kini memiliki kemandirian keuangan.

Alasan Purbaya sederhana, yakni karena dividen dari berbagai perusahaan pelat merah tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan langsung ke Danantara.

"Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih," kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

Meski demikian, Purbaya mengaku belum mendapat undangan untuk berdiskusi langsung dengan manajemen Danantara terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Penolakan Purbaya pun dinilai sebagai sinyal kuat agar proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi finansial.

Banyak pihak mengingatkan bahwa proyek besar yang tidak memiliki dasar komersial kuat berpotensi menimbulkan risiko serius, utamanya beban utang berkepanjangan bagi negara.

Bayang-bayang Jebakan Utang Whoosh, Pernah Dialami Sri Lanka dalam Proyek Pelabuhan Hambantota

Berkaca pada kasus Proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang sarat dengan ambisi politik, jebakan utang, dan geopolitik global, Whoosh juga dibayang-bayangi jebakan serupa.

Keduanya kebetulan juga merupakan bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), sebuah gagasan agresif China dalam melakukan investasi besar-besaran pada proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk jalur perdagangan.

Kisah Proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka kerap disebut sebagai contoh nyata dari jebakan utang akibat ambisi pembangunan yang tidak didukung kajian kelayakan finansial yang memadai. 

Hal ini sempat dipaparkan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam tulisan resminya di media.

Sebagai informasi, proyek tersebut bermula dari visi Presiden Sri Lanka saat itu, Mahinda Rajapaksa, yang ingin menjadikan kampung halamannya di Hambantota sebagai pusat maritim besar di Asia Selatan.

Meskipun studi awal menunjukkan proyek ini tidak layak secara komersial, pemerintah tetap melanjutkannya dengan menggandeng Tiongkok setelah gagal memperoleh dukungan dari India dan negara Barat.

Konstruksinya dimulai pada 2008 dengan pendanaan besar dari China Exim Bank, mencapai total sekitar US$1,3 hingga US$1,5 miliar.

Dari jumlah itu, sekitar 85 persen berasal dari pinjaman Tiongkok, sementara pemerintah Sri Lanka hanya menanggung 15 persen. Proyek ini pun menuai kritik keras dari kalangan oposisi karena dinilai berisiko terhadap kedaulatan ekonomi negara tersebut.

Luas kawasan pelabuhan mencapai lebih dari 11 km² dengan tambahan zona industri seluas 15.000 hektar. Namun, besarnya investasi tersebut tidak diimbangi dengan kinerja operasional yang memadai.

"Pada akhirnya Pelabuhan Hambantota yang dibangun oleh China, melalui dana investasi pinjaman super besar, membuat pemerintah Sri Lanka mabuk dan menyerahkan 70% [sic!] saham pelabuhan Hambantota kepada China Merchants Port Holdings dengan nilai sekitar US$1,12 miliar," kata Agus Pambagio dalam tulisannya yang dimuat di Kolom Detik, dikutip Selasa(21/10/2025).

Kegagalan Operasional dan Akuisisi oleh Tiongkok

Pelabuhan Hambantota kemudian mulai beroperasi pada 2012. Namun, pendapatannya jauh di bawah ekspektasi meski terletak di jalur pelayaran internasional yang sibuk.

Pelabuhan ini juga disebut gagal menarik cukup banyak kapal, hingga tidak mampu menutupi beban bunga dan cicilan utang.

"Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh pinjaman mencapai US$7,22 miliar. Biaya ini awalnya diperkirakan sebesar US$6,02 miliar namun terjadi cost overrun sebesar USD1,2 miliar dengan nilai tukar yang terus meningkat. Sama kan nasibnya dan mungkin ini juga strategi Tiongkok dengan Whoosh untuk mensukseskan BRI (Belt and Road Initiative)," ungkap Agus dalam uraiannya.

Ketika Sri Lanka mengalami krisis ekonomi pada 2017, pemerintah terpaksa menandatangani kesepakatan restrukturisasi utang dengan menyerahkan 85 persen saham Pelabuhan Hambantota kepada China Merchants Port Holdings (CMPort). Kesepakatan itu memberikan konsesi pengelolaan selama 99 tahun senilai US$1,12 miliar.

CMPort merupakan anak usaha dari perusahaan milik negara Tiongkok, China Merchants Group. Meski setelah diambil alih kinerja pelabuhan membaik, kepemilikan mayoritas oleh entitas asing menimbulkan kekhawatiran geopolitik baru, khususnya bagi India dan negara Barat, yang melihatnya sebagai bentuk “diplomasi jebakan utang”.

"Akuisisi oleh China ini merupakan bagian dari program penukaran piutang China terhadap utang yang dimiliki Sri Lanka. Perjanjian ini memiliki persyaratan yang tidak menguntungkan bagi Sri Lanka, termasuk kemungkinan pemindahan pangkalan angkatan laut dari wilayah pelabuhan yang dikuasai China. Ini yang diperkirakan akan segera terjadi pada Whoosh. Bagaimana bentuknya belum tahu. Yang pasti ini sebuah tragedi yang menyedihkan," tegas Agus.

Mahinda Rajapaksa dan Bayang Politik di Balik Proyek

Di balik proyek ambisius itu, ada peran sentral Presiden Mahinda Rajapaksa yang juga dikenal sebagai tokoh politik kontroversial di Sri Lanka.

Dialah sosok yang menggagas proyek-proyek besar di Hambantota sebagai bagian dari agenda politik bertajuk “Mahinda Chinthana Idiri Dakma” atau “Pikiran Mahinda untuk Masa Depan”.

Namun, di balik ambisinya, Rajapaksa kerap dikritik karena dugaan korupsi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia selama masa jabatannya antara 2005–2015.

Ia juga dituding menempatkan banyak anggota keluarganya di posisi strategis pemerintahan serta menekan kebebasan pers dengan mendorong penindasan terhadap para kritikus dan jurnalis.

Meskipun kalah dalam pemilu presiden Sri Lanka di tahun 2015, karier politik Rajapaksa tidak sejatinya berakhir. Ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018 dan kembali menjabat pada tahun 2019.

Namun, dinasti politik keluarga Rajapaksa akhirnya runtuh akibat krisis ekonomi parah pada tahun 2022, yang memicu demonstrasi massal. Mahinda Rajapaksa terpaksa mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Mei 2022.

Siapa Bakal Menanggung Utang KCIC?

Jika Purbaya menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan melibatkan APBN untuk menanggung utang KCIC, lantas siapa lagi yang harus bertanggung jawab?

Pasalnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya masih terus mengkaji berbagai opsi skema penyelesaian utang proyek tersebut,

Ia mengaku bahwa penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” ujar Rosan ditemui usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

“Jadi harapannya kami kan biasanya duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Kalau kami kan sistem pekerjaannya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.

Sementara, Agus Pambagio menilai bahwa harus ada dana super besar dengan sumber yang jelas untuk menanggung beban proyek ini.

Sebab, KCIC tidak bisa berharap pemasukan hanya dari tiket (fare box) maupun non fare box saja, tetapi juga membayangi untuk memaksa APBN terlibat menggunakan subsidinya. (rpi)