Whoosh dan Bayang Jebakan Utang: Purbaya Angkat Tangan, Jangan Sampai Nasib RI seperti Sri Lanka

Meskipun studi awal menunjukkan proyek ini tidak layak secara komersial, pemerintah tetap melanjutkannya dengan menggandeng Tiongkok setelah gagal memperoleh dukungan dari India dan negara Barat.

Konstruksinya dimulai pada 2008 dengan pendanaan besar dari China Exim Bank, mencapai total sekitar US$1,3 hingga US$1,5 miliar.

Dari jumlah itu, sekitar 85 persen berasal dari pinjaman Tiongkok, sementara pemerintah Sri Lanka hanya menanggung 15 persen. Proyek ini pun menuai kritik keras dari kalangan oposisi karena dinilai berisiko terhadap kedaulatan ekonomi negara tersebut.

Luas kawasan pelabuhan mencapai lebih dari 11 km² dengan tambahan zona industri seluas 15.000 hektar. Namun, besarnya investasi tersebut tidak diimbangi dengan kinerja operasional yang memadai.

"Pada akhirnya Pelabuhan Hambantota yang dibangun oleh China, melalui dana investasi pinjaman super besar, membuat pemerintah Sri Lanka mabuk dan menyerahkan 70% [sic!] saham pelabuhan Hambantota kepada China Merchants Port Holdings dengan nilai sekitar US$1,12 miliar," kata Agus Pambagio dalam tulisannya yang dimuat di Kolom Detik, dikutip Selasa(21/10/2025).

Kegagalan Operasional dan Akuisisi oleh Tiongkok

Pelabuhan Hambantota kemudian mulai beroperasi pada 2012. Namun, pendapatannya jauh di bawah ekspektasi meski terletak di jalur pelayaran internasional yang sibuk.

Pelabuhan ini juga disebut gagal menarik cukup banyak kapal, hingga tidak mampu menutupi beban bunga dan cicilan utang.

"Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh pinjaman mencapai US$7,22 miliar. Biaya ini awalnya diperkirakan sebesar US$6,02 miliar namun terjadi cost overrun sebesar USD1,2 miliar dengan nilai tukar yang terus meningkat. Sama kan nasibnya dan mungkin ini juga strategi Tiongkok dengan Whoosh untuk mensukseskan BRI (Belt and Road Initiative)," ungkap Agus dalam uraiannya.

Ketika Sri Lanka mengalami krisis ekonomi pada 2017, pemerintah terpaksa menandatangani kesepakatan restrukturisasi utang dengan menyerahkan 85 persen saham Pelabuhan Hambantota kepada China Merchants Port Holdings (CMPort). Kesepakatan itu memberikan konsesi pengelolaan selama 99 tahun senilai US$1,12 miliar.

CMPort merupakan anak usaha dari perusahaan milik negara Tiongkok, China Merchants Group. Meski setelah diambil alih kinerja pelabuhan membaik, kepemilikan mayoritas oleh entitas asing menimbulkan kekhawatiran geopolitik baru, khususnya bagi India dan negara Barat, yang melihatnya sebagai bentuk “diplomasi jebakan utang”.