Purbaya Blak-blakan soal Pemicu Demo Agustus akibat Uang Ketat, Menkeu Mau Tarik Rp200 Trilun dari BI untuk Diedarkan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal gelombang demonstrasi nasional pada Agustus 2025.

Menurutnya, protes di berbagai daerah yang berujung pada kerusuhan itu tidak lepas dari kondisi ekonomi yang mengalami tekanan berkepanjangan.

Ia menyoroti lemahnya perputaran uang dalam perekonomian, yang membuat sektor riil kesulitan bergerak.

Jika mesin fiskal dan moneter bekerja optimal, Purbaya yakin gejolak sosial semacam itu dapat dicegah.

“Yang kemarin demo itu karena tekanan ekonomi berkepanjangan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Purbaya juga menyorot penyaluran belanja pemerintah serta tidak adanya intervensi dari dana pemerintah yang masih tersimpan di Bank Indonesia (BI).

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Kondisi ini membuat likuiditas di pasar menjadi ketat, meski suku bunga sudah dijaga rendah.

“Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,” ujarnya.

Pertumbuhan uang sempat membaik pada awal 2025, mencapai 7 persen di April. Namun, angka itu kembali turun tajam hingga 0 persen pada Agustus.

“Jadi, periode perlambatan ekonomi gara-gara uang ketat, dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya pulih, sudah direm lagi ekonominya,” jelas Purbaya.

Untuk itu, ia menegaskan fokus utamanya adalah menghidupkan kembali mesin fiskal dan moneter.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memindahkan sebagian dana pemerintah dari BI untuk mendorong peredaran uang di masyarakat. Purbaya berencana menarik Rp200 triliun dari total saldo Rp425 triliun yang kini tersimpan di BI.

Di sisi moneter, dana tersebut akan disalurkan ke perbankan untuk memperkuat likuiditas.

Bank nantinya akan menyalurkan kembali dana itu demi mencari imbal hasil, sekaligus menjaga biaya dana agar tidak membebani sistem keuangan.

Sementara di sisi fiskal, ia berjanji mempercepat belanja pemerintah. Purbaya pun akan meninjau langsung program-program kementerian dan lembaga yang tersendat, bahkan turun tangan bila realisasi anggaran terhambat. (ant/rpi)