Usai Ganti Menteri Keuangan, Prabowo Bedah Arah Baru Ekonomi RI dengan Burhanuddin Abdullah, Ini Bocorannya!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah.

Pertemuan itu berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025), tak lama setelah mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih.

Dialog antara keduanya berlangsung cukup panjang dengan fokus pada arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

Burhanuddin diminta menyampaikan pandangan mengenai langkah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai krusial di tengah dinamika ekonomi global.

Usai rapat, Burhanuddin membeberkan sejumlah hal yang dibicarakan bersama Presiden, mulai dari pengelolaan fiskal, arah moneter, hingga strategi hilirisasi yang terus menjadi perhatian utama pemerintah.

"Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi," kata Mantan Bos BI itu saat ditanya topik dialog bersama Presiden.

Menyinggung reshuffle di Kementerian Keuangan, Burhanuddin menilai perubahan kepemimpinan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa merupakan momentum yang tepat.

Ia menekankan perlunya keberlanjutan kebijakan agar laju ekonomi tetap terjaga.

Meski tidak memaparkan alasan spesifik, Burhanuddin menegaskan bahwa fokus pemerintah lebih pada keberhasilan pelaksanaan program yang sudah ada dibanding merumuskan kebijakan baru.

“Tapi soal kebijakan baru, tidak ada yang spesifik. Penekanannya lebih pada pelaksanaan,” imbuh Burhanuddin.

Terkait wacana burden sharing antara pemerintah dan BI, Burhanuddin menuturkan isu tersebut tidak dibahas secara khusus dengan Prabowo.

Namun, ia menyoroti pentingnya koordinasi yang erat dalam merancang strategi kebijakan ekonomi.

“Kebijakan moneter harus seperti apa, perbankan bagaimana, fiskal seperti apa, supaya perekonomian bisa menggulir lebih cepat,” katanya.

Selain itu, pertemuan juga menyinggung soal likuiditas dan peredaran uang di dalam negeri.

Burhanuddin menilai ketersediaan uang beredar saat ini relatif ketat, sehingga perlu dikaji ulang ruang kebijakan yang bisa memperluas pembiayaan pembangunan.

“Supaya pembangunannya, putarannya lebih cepat,” ujarnya menambahkan. (ant/rpi)