Menperin Ajukan Tambahan Rp1,46 Triliun untuk Percepat 222 Program Strategis

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan tambahan anggaran hingga Rp1,46 triliun untuk pagu alokasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2026.

Agus menegaskan, usulan penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sektor industri karena akan difokuskan pada program-program strategis yang memberi dampak langsung pada dunia usaha.

"Kami sampaikan pengusulan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun. Tambahan ini ditujukan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan sektor industri," ujar Agus dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Diketahui bahwa pagu anggaran Kemenperin 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,501 triliun, dengan rincian Rp2,08 triliun bersumber dari Rupiah Murni, Rp69,9 miliar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Rp342,4 miliar dari Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan tambahan Rp1,46 triliun tersebut, total pagu anggaran diharapkan meningkat menjadi Rp3,96 triliun.

Tambahan dana ini akan difokuskan pada sejumlah kegiatan utama. Misalnya, penyelenggaraan pameran internasional INAPROM 2026 di Rusia senilai Rp202,5 miliar, pengadaan peralatan laboratorium untuk mendukung penetapan SNI wajib sebesar Rp185 miliar, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sebesar Rp120,09 miliar.

Selain itu, terdapat alokasi Rp113 miliar untuk mendukung program hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas.

Program lain meliputi pengembangan industri kecil menengah (IKM) melalui sertifikasi, adopsi teknologi, kemitraan, pembiayaan, dan akses pasar dengan total Rp107 miliar.

Kemenperin juga menganggarkan Rp101,85 miliar untuk program restrukturisasi mesin dan peralatan.

Sementara untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi industri dialokasikan Rp76,25 miliar, serta Rp53,90 miliar untuk pelatihan vokasi pada sektor industri prioritas. (ant/rpi)