DPD RI Sebut Anggaran ke Daerah Meningkat Signifikan dalam Skema Asta Cita, Begini Klaim Tamsil Linrung

Ia mencontohkan, pemerintah kota madya bisa memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial. Skema ini bukan hanya mendukung penataan kota yang lebih modern, tetapi juga mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

“Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas. Yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan.

Program-program itu bisa lahir dari janji politik kepala daerah maupun proyeksi arah pembangunan jangka panjang. Di sinilah, menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

“Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” kata Tamsil.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal. Baginya, pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

Baca Juga

Menkeu Ogah Pangkas Anggaran MBG Meski Jadi Sorotan Fitch Rating, Purbaya: Penghematan di Mana?

“Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” pungkasnya.

Diketahui, Jum'at 22 Agustus besok, DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI) akan menggelar diskusi tematik yang mengusung tajuk “Membaca Arah Arsitektur Kebijakan Anggaran Negara untuk Pembangunan Daerah dalam Bingkai Asta Cita”. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung dijadwalkan menjadi pembicara kunci. Selain itu, sejumlah narasumber lain yang akan turut mengkaji tema kebijakan anggaran Presiden Prabowo tersebut adalah Dr. Muhammad Syafi'i A. Basalamah (Dekan FEB UMI), Dr. Ilham (Dosen FEB UMI), Jusman Dalle (Tenaga Ahli Pimpinan DPD RI).