Tak Disinggung Prabowo dalam Pidato, IKN Hanya Dapat Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Berdasarkan RAPBN yang dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, total dana yang disiapkan untuk IKN mencapai Rp6,3 triliun.

Meski sempat ragu saat ditanya mengenai nominalnya, Sri Mulyani kemudian memastikan setelah menerima konfirmasi dari stafnya.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, dikutip Sabtu (15/8).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun.

Rinciannya, Rp5,71 triliun dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sedangkan Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.

Meski tak lagi menjadi prioritas utama pemerintah, jumlah tersebut masih lebih tinggi dibanding proyeksi APBN 2025 yang hanya Rp4,7 triliun. Namun jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran IKN 2026 mengalami penurunan tajam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total anggaran pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp75,8 triliun.

Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 Rp27 triliun, dan realisasi sementara 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

Menariknya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung secara khusus soal alokasi dana IKN dalam pidatonya saat menyampaikan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR.

Fokus RAPBN 2026 diarahkan pada delapan program prioritas nasional, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi.

Adapun alokasi anggaran untuk masing-masing prioritas yakni ketahanan pangan Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, MBG Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM Rp181,8 triliun, pertahanan semesta Rp185 triliun, serta percepatan investasi Rp530 triliun. (ant/rpi)