Ramai Penolakan Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mensesneg Bantah Akibat Minimnya Dana Pusat

Protes Warga dan Respons Daerah

Gelombang protes di berbagai daerah menunjukkan bahwa isu PBB menjadi sensitif bagi masyarakat, terutama ketika kenaikan terjadi secara drastis. Meski tiap kepala daerah memiliki alasan dan perhitungan masing-masing, tekanan publik membuat beberapa pemerintah daerah mulai meninjau ulang kebijakan tersebut.

Sementara pemerintah pusat menegaskan tidak ikut menentukan besaran tarif, sorotan publik kini tertuju pada transparansi dan proses penetapan PBB di tingkat daerah. (nsp)