KUR Perumahan Telan Anggaran Rp100 Triliun, Menteri PKP Minta Warga Laporkan Pengembang Culas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta masyarakat melaporkan pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban dan komitmennya, terutama terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

"Kalau perumahan-perumahan yang belum ada PSU dan belum diserahkan sama pengembang, silakan laporkan kepada kami," ujar menteri yang akrab disapa Ara itu usai meninjau rumah subsidi di Kota Serang, Banten, Sabtu (9/8/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP memiliki direktorat jenderal yang bertugas menangani hal tersebut dan siap menindaklanjuti setiap laporan dari warga jika menemukan pembangunan yang tidak sesuai kesepakatan.

"Ada hal-hal yang perlu dilaporkan kepada kami karena tadi misalnya di luar kesepakatan. Laporkan saja, karena kami punya tim yang kuat untuk menindaklanjuti," tegasnya.

Imbauan ini disampaikan di tengah rencana pemerintah untuk menggelontorkan dana besar bagi sektor perumahan. Maruarar mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang akan segera diumumkan.

Dana tersebut ditujukan untuk para pengembang guna menggencarkan pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembang harus memiliki tanggung jawab sosial dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan.

Baca Juga

Jadi Tumpuan Petani, KUR BRI Dorong Produktivitas Petanian dengan Pembiayaan Tembus Rp80 Triliun

"Pengembang itu pasti pengusaha mau cari untung, tapi juga harus punya tanggung jawab," ucapnya.

Ia memuji pengembang yang terbuka, mau berdialog dengan warga dan pemerintah setempat, serta berani menerima saran untuk perbaikan.

"Kalau pengembang itu berani bertemu dengan warganya, ngobrol, ketemu dengan Pak Camat juga, bagus, terbuka. Itu contoh yang baik," pungkas nya. (ant/nba)