Butuh Rp1,57 Kuadriliun! Zulhas Ungkap Pemerintah Kaji Rencana Bangun Solar Panel untuk 80 Ribu Koperasi Desa

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) disebut akan diberdayakan untuk membangun instalasi panel surya.

Inisiatif pemerintah ini dimaksudkan agar setiap desa mempunyai sumber energi mandiri yang tidak bergantung pada jaringan listrik nasional.

Misi kemandirian energi nasional melalui pembangunan fasilitas energi baru terbarukan (EBT) berbasis desa ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Pembangunan fasilitas EBT panel surya tersebut diharapkan mencakup area seluas 1 hingga 1,5 hektare per desa.

"Sedang kita kaji, di 80 ribu desa yang nanti kita akan bangun 1-1,5 hektare solar panel, berbasis desa, kecamatan dan kabupaten. Jadi punya energi yang mandiri," kata Zulhas dalam acara Green Impact Festival, Kamis (24/7/2025).

Zulhas menyebut, saat ini negara masih menggelontorkan subsidi listrik sekitar 25 miliar dolar AS per tahun, atau lebih dari Rp399 triliun, untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Bila proyek solar panel ini terealisasi, maka Indonesia berpotensi menghemat anggaran tersebut dalam jangka menengah.

Namun demikian, angan-angan ini juga membutuhkan dana yangg tidak murah.

Sebab, Zulhas pun mengakui bahwa untuk membangun solar panel membutuhkan modal sebesar Rp100 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1,57 kuadriliun.

"Memang diperlukan kira-kira 100 miliar dolar AS, sudah dihitung. Artinya kalau 100 miliar dolar AS, 4 tahun subsidi. Itu sudah bisa bayar, berarti kita tahun kelima dan tahun keenam nggak perlu subsidi lagi," katanya.

Dengan pembangunan infrastruktur energi berbasis lokal ini, kebutuhan transmisi jarak jauh seperti yang dilakukan PLN bisa ditekan.

Selain itu, model energi terdesentralisasi ini dinilai akan meningkatkan efisiensi distribusi listrik, terutama di wilayah pelosok.

"Yang diperlukan tentu nanti baterai penyimpanan. Jadi sekali lagi yang terakhir, ini potensi yang luar biasa," ujar Zulhas.

Jika dipandang positif, niat pemerintah ini memang bermaksud untuk memberdayakan desa sekaligus menciptakan solusi jangka panjang guna menjawab tantangan energi nasional.

Namun, perlu disadari pula bahwa rencana ini juga membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga pemerintah perlu memikirkan ulang bagaimana cara merealisasikannya tanpa harus membebani keuangan negara. (ant/rpi)