Kemensos Pastikan Beras Bansos Aman dari Oplosan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan beras bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk masyarakat bukan oplosan. 

Hal itu dikatakan Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi soal polemik beras oplosan yang beredar di pasaran sehingga membuat masyarakat khawatir. 

"Kalau dari pemerintah insyaallah ya aman," katanya, Minggu (20/7/2025). 

Gus Ipul menegaskan, bahwa beras bansos yang diberikan telah sesuai berdasarkan kualitas dan berat, sehingga bantuan itu dipastikan aman. 

"Kita pastikan aman," tegasnya. 

Belakangan ini, masyarakat dibuat khawatir dengan informasi adanya beras oplosan yang beredar di pasaran. 

Baca Juga

Bansos di Wilayah Pascabencana Diharap Bisa Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Pulihkan Lagi Ekonomi Daerah

Hal itu diketahui dari hasil investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri dalam rangka pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas beras di Tanah Air.

Kementan mencatat, ada 212 merek beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan label, mulai dari ketidaksesuaian berat, kualitas, hingga informasi kemasan yang menyesatkan. Bahkan kerugian masyarakat mencapai Rp100 triliun per tahun. 

"Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun per tahun karena praktik seperti ini," tegas Amran saat dikutip Senin (14/7).

Amran menegaskan bahwa daftar lengkap 212 merek akan diumumkan secara bertahap, dan beberapa produk bahkan telah ditarik dari rak ritel modern menyusul temuan viral di media sosial.

Sementara itu, menanggapi kabar tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta masyarakat tidak khawatir. 

Pasalnya, pemerintah terus melakukan upaya agar polemik beras oplosan yang beredar di pasaran dapat diberantas. 

Salah satu upaya pemerintah yang tengah direncanakan saat ini yakni dengan menghadirkan koperasi desa guna mengurangi praktik kecurangan pada alus distribusi. 

"Itu memangkas tengkulak-tengkulak, permainan-permainan melalui koperasi desa," ucapnya, Jumat (18/7/2025). 

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku praktik curang tersebut. 

"kalau ada apapun beri informasi, pasti kita tindak tegas," tegasnya. (aha/rpi)