Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Solusi untuk Atasi Kecurangan Beras Oplosan 

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih merupakan solusi untuk mengatasi praktik beras oplosan. 

Menurutnya, keberadaan kopdes merah putih ini menjadi penting untuk memutus rantai kecurangan. Sebab, pendistribusian beras nantinya dapat dijaga dan aman bagi masyarakat. 

"Kita ingin menyelesaikan masalah ini secara permanen. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur distribusi yang kuat melalui Koperasi Desa," kata dia dikutip Sabtu (19/7/2025). 

"Kita ingin memangkas tengkulak-tengkulak, permainan-permainan itu melalui koperasi desa," sambungnya. 

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan tegas terkait dengan beras oplosan tersebut. 

Di mana, nantinya satuan tugas (satgas) pangan akan terus bergerak dan melakukan penindakan terhadap pelaku pengoplosan. 

"Kalau jualan A, ya A. Kalau B, ya B. Ya kan Jangan jadi sesuatu yang biasa. Itu melanggar, makanya tindak tegas," ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik pengoplosan beras di pasar nasional. 

Sebanyak 212 merek beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan label, mulai dari ketidaksesuaian berat, kualitas, hingga informasi kemasan yang menyesatkan.

Temuan ini merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri dalam rangka pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas beras di Tanah Air.

Amran juga mengungkapkan, bahwa terkait dengan praktik ini kerugian negara mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya. 

"Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun per tahun karena praktik seperti ini," tegas Amran saat dikutip Senin (14/7).

Amran menegaskan bahwa daftar lengkap 212 merek akan diumumkan secara bertahap, dan beberapa produk bahkan telah ditarik dari rak ritel modern menyusul temuan viral di media sosial.

Pemerintah mendorong peningkatan pengawasan di lapangan dan meminta pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku beras oplosan. 

Selain merugikan masyarakat, praktik ini juga mencemari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

"Kami tidak segan melaporkan ke kepolisian. Ini menyangkut kepercayaan publik dan ketahanan pangan," ucapnya. (aha/nba)