Trump Minta Barang AS Masuk Indonesia Bebas Tarif, KSPI: 40 Ribu Buruh Terancam PHK 

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden AS Donald Trump sepakat menurunkan tarif impor menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Sebagai imbalannya, Trump meminta semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Namun nyatanya, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

"Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional," kata Said.

Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

Akibatnya, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

"Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini," terang Iqbal.

Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

"Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif," seru Iqbal.

Tak hanya itu, ia juga menagih komitmen Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

"Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat," tegasnya. (nba)