Harga Beras Naik Jelang Panen Agustus, Pemerintah Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP untuk Tekan Gejolak

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mengakui harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan akibat berakhirnya musim panen utama pada Maret–April lalu. Saat ini, petani tengah memasuki masa tanam kedua dan panen raya selanjutnya baru diperkirakan berlangsung pada Agustus 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, penurunan suplai dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga.

"Panen raya itu kemarin Maret dan April. Sekarang belum panen lagi, baru bulan depan," jelas Zulhas saat meninjau distribusi pangan di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7).

Beras SPHP Jadi Instrumen Penyangga Harga

Untuk menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dari Juli hingga Desember 2025.

Beras SPHP tersedia dalam kemasan 5 kilogram dan bisa dibeli di pasar tradisional, toko kelontong binaan Bulog, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menetapkan harga SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 per 5 kg.

“Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga yang di beberapa tempat memang sudah naik,” terang Zulhas.

Target: Harga Stabil dalam Dua Pekan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimismenya bahwa distribusi SPHP secara merata akan mendorong koreksi harga dalam waktu dekat.

“Seluruh Indonesia bergerak bersama. Kami yakin satu sampai dua minggu ke depan, harga beras akan kembali turun,” ujarnya.

Amran menambahkan, pemerintah juga mempercepat realisasi program penanaman padi di sejumlah daerah produktif untuk mengejar target panen Agustus–September, serta menjaga ketersediaan stok nasional.

Distribusi Bersama BUMN Pangan

Penyaluran beras SPHP ini melibatkan jaringan logistik dari berbagai BUMN pangan dan distribusi, seperti:

• Perum Bulog sebagai penyalur utama

• PT Pos Indonesia untuk distribusi ke wilayah pelosok

• ID Food dan PTPN untuk dukungan logistik

• Pupuk Indonesia Holding Company dalam integrasi kawasan pangan

Langkah ini dilakukan agar distribusi tidak hanya menjangkau kota-kota besar, tetapi juga daerah terpencil yang selama ini rentan mengalami lonjakan harga karena keterbatasan suplai.

Kebutuhan Konsumsi Nasional Masih Tinggi

Data BPS menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi beras nasional saat ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per bulan. Sementara produksi dalam negeri belum sepenuhnya stabil akibat anomali cuaca dan keterlambatan masa tanam.

Kondisi ini menjadikan stok SPHP sebagai penyangga penting dalam menghadapi risiko kekurangan pasokan atau fluktuasi harga, terutama menjelang musim kemarau dan transisi El Nino.

Dengan intervensi ini, pemerintah berharap harga beras bisa kembali ke kisaran normal, serta memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan berpendapatan rendah.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka pendek stabilisasi pangan, sambil mempersiapkan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global. (nsp)