Nama OJK Dicatut PT Investindo Publik Optima, Otoritas Sebut Tak Pernah Izinkan IPO: Kami akan Tempuh Langkah Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi kabar penawaran jasa initial public offering (IPO) yang mencatut nama dan logo mereka.

Lembaga pengawas keuangan itu menyampaikan dengan tegas bahwa mereka tidak pernah memberikan izin operasional kepada PT Investindo Public Optima.

OJK juga tidak pernah menyetujui penggunaan logo institusi dalam materi promosi atau komunikasi lain yang disebarkan oleh pihak tersebut.

Dalam keterangannya, OJK menyatakan bahwa tindakan mencatut nama dan/atau logo tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Hal ini dinilai sebagai bentuk manipulasi informasi yang berpotensi menyesatkan publik.

“OJK mengingatkan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (6/7/2025).

Ismail menambahkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh aktivitas, pelaku, dan produk di sektor pasar modal.

Tujuannya adalah untuk memastikan keterbukaan informasi, keteraturan kegiatan, serta perlindungan terhadap investor dan masyarakat umum.

Pengawasan tersebut mengacu pada amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Terkait dengan kejadian ini, OJK mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun calon emiten untuk lebih waspada terhadap tawaran jasa keuangan dari entitas yang tidak memiliki izin.

OJK menegaskan agar publik hanya menggunakan jasa dari lembaga atau profesi yang telah terdaftar secara resmi di bawah pengawasan OJK.

Informasi mengenai lembaga atau profesi yang terdaftar tersebut dapat diakses melalui situs resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Apabila terdapat tawaran yang mencurigakan atau mengarah pada dugaan penipuan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada OJK melalui kanal pengaduan resmi atau kepada aparat penegak hukum.

"OJK akan menempuh langkah hukum yang tegas untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan publik dari praktik menyesatkan," kata Ismail.

OJK juga memastikan bahwa dalam seluruh proses yang berkaitan dengan perizinan, persetujuan, pendaftaran, hingga pengesahan rencana aksi korporasi, tidak ada pungutan di luar yang telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK serta Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. (ant/rpi)