Rencana Pengembangan Kawasan Industri Blok Masela, Maluku Gandeng Pemerintah Pusat Agar Jadi Prioritas Strategis

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat ini sedang mematangkan rencana pengembangan kawasan industri di sekitar Blok Masela. 

Upaya itu sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.

Rencana ini juga merupakan bagian dari sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pelaksanaan proyek-proyek prioritas, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kawasan industri yang dirancang akan terintegrasi langsung dengan pengembangan Blok Masela sebagai salah satu proyek migas terbesar di Tanah Air.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan, pembangunan kawasan industri Blok Masela menjadi agenda strategis pemerintah daerah.

“Pengembangan kawasan industri di sekitar Blok Masela menjadi prioritas strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (5/7/2025).

Gubernur Lewerissa telah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta.

Pada pertemuan tersebut, ia memaparkan konsep pengembangan kawasan industri yang akan terhubung langsung dengan Blok Masela, serta menyampaikan hasil koordinasi sebelumnya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Salah satu agenda utama Pemprov Maluku saat ini adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui integrasi antara RPJMN dan RPJMD.

Sinkronisasi ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan dukungan regulasi dan pembiayaan terhadap proyek kawasan industri Blok Masela.

Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan lahan serta infrastruktur dasar sebagai fondasi bagi kawasan industri terpadu.

Kawasan ini akan difokuskan sebagai pusat hilirisasi gas dan pengembangan industri turunan lainnya.

Bappenas pun mendorong percepatan penyelesaian sejumlah aspek administratif seperti perizinan, pengadaan lahan, dan penyusunan dokumen lingkungan, agar proses pembangunan tidak terhambat oleh persoalan birokrasi.

Guna memperkuat keberlanjutan proyek, pemerintah juga mengajak sektor swasta dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk terlibat.

Pelibatan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi di sektor-sektor penunjang seperti LNG, petrokimia, dan logistik.

Blok Abadi Masela sendiri memiliki potensi produksi mencapai 9,5 juta metrik ton LNG per tahun (MMTPA), 150 juta kaki kubik gas pipa per hari (MMSCFD), serta 35.000 barel kondensat per hari.

Produksi ini diharapkan mendukung target nasional produksi migas 2030, yakni 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

Proyek ini juga akan memberikan efek berganda bagi daerah. Pemerintah daerah akan memperoleh Participating Interest (PI) sebesar 10 persen, dan pembangunan kilang secara onshore diproyeksikan membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Tak hanya Blok Masela, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pembangunan Maluku Integrated Port.

Pelabuhan ini akan menjadi bagian integral dari ekosistem industri Blok Masela, serta memperkuat konektivitas dan sistem distribusi hasil produksi di kawasan tersebut.

Pemerintah Provinsi Maluku juga terus menjalin komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuannya adalah memastikan kesiapan wilayah sekitar Blok Masela dari sisi sosial, lingkungan, dan tata permukiman. (ant/rpi)