Pantas Pendidikan Suram! Sekolah Kedinasan yang Cuma 13 Ribu Orang Habiskan Dana Rp104,5 Triliun, DPR Kuliti Ketimpangan Anggaran

Distribusi Anggaran Pendidikan yang Timpang

Mekeng dalam kesempatan tersebut sempat menampilkan video kondisi sekolah-sekolah di wilayah seperti NTT yang rusak dan tidak layak pakai.

Padahal, anggaran pendidikan nasional terus meningkat setiap tahun, dari Rp547 triliun pada 2020 menjadi Rp724,2 triliun pada 2025.

"Sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati? Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 63 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi," sebutnya.

Ia lantas membandingkan alokasi anggaran besar yang justru dinikmati oleh segelintir kelompok, seperti pada pendidikan kedinasan.

Diketahui bahwa pendidikan kedinasan yang justru menghabiskan anggaran terbesar, yakni Rp104,5 triliun, padahal hanya dinikmati oleh 13.000 peserta didik.

Padahal, sekitar 63 juta anak yang mengenyam pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi hanya mendapatkan Rp91,2 triliun saja.

"Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan kalau anggaran 20 persen itu lebih banyak dipakai oleh pendidikan kedinasan," lanjutnya.

Ia menyarankan agar pendidikan kedinasan yang ditujukan untuk ASN level sarjana lebih baik dikurangi agar fokus anggaran dialihkan ke pendidikan dasar demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.

“Harusnya anggaran pendidikan kedinasan itu dimasukkan ke dalam Kementerian dan Lembaga masing-masing, jangan disentuh 20 persen ini. Yang menyedihkan juga, sudah anggarannya sedikit, dikurupsi pula,” ujarnya.

"Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mekeng akhirnya juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan langsung ke Komisi XI. Tujuannya agar mereka bisa menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. (rpi)