Bahlil Ngamuk ke Dirjen ESDM dan Dirut PLN Perkara Listrik: Kurang Ajar Kalian!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ngamuk kepada jajaran internal kementeriannya dan juga kepada Direktur Utama PLN.

Kegeraman Bahlil itu disebabkan lantaran ketidaksesuaian data mengenai target swasembada energi desa.

Hal itu terjadi saat Bahlil tengah menjelaskan program tersebut kepada para anggota dewan, namun mendapat informasi yang bertolak belakang dengan data PLN.

Bahlil menyebut sekitar 5.600 desa menjadi sasaran program swasembada energi. Namun, data dari PLN menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar, yakni sekitar 10.000 desa.

Saat menyampaikan paparannya, Bahlil pun sempat berhenti dan mempertanyakan langsung kepada bawahannya mengenai data tersebut.

"Tapi saya dapat laporan katanya PLN (datanya) 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambah? 10 ribu?" tanyanya kepada jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM dalam rapat, Rabu (2/7/2025).

Ia mengaku tidak mengetahui sumber kekeliruan tersebut, apakah berasal dari Ditjen ESDM atau PLN.

"Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini," tegas Bahlil dengan nada tinggi.

Kemarahan Bahlil berlanjut saat ia menyindir Dirjennya yang dinilai tidak memberikan data akurat untuk disampaikan di forum DPR.

“Masih mau jadi dirjen kau?" ucapnya sambil menggerutu dan menyayangkan bahwa dirinya tidak memperoleh data terkini dari jajaran di bawahnya.

Meski sempat diwarnai insiden tegang, Bahlil melanjutkan pemaparannya di hadapan anggota Komisi XII. Ia memaparkan rencana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik desa melalui energi baru dan terbarukan.

Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan ESDM untuk menggenjot pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah yang belum teraliri listrik.

"Oke, data mereka ini mungkin yang up-to-date, sayanya yang tidak dilaporkan. Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS,"* ujarnya.

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Tapi, kalau dia mempergunakan PLTS, jaringan lokal saja yang kita pakai," imbuhnya. (rpi)