Kuasai 33 Ribu Hektare Tanah, Kadin Siap Kerja Sama dengan Bank Tanah: Dukung Empat Program Quick Wins

Jakarta, tvonenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap bekerja sama dengan Badan Bank Tanah sebagai badan khusus yang dibentuk untuk mengelola aset tanah pemerintah. Saat ini, Bank Tanah telah memiliki 33 ribu hektare lahan yang siap dikelola.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan hal tersebut saat bertemu dengan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, Selasa (24/6/2025). 

Dia mengungkapkan, pada pertemuan bertujuan untuk melakukan kerja sama antara Kadin Indonesia dan Bank Tanah, terutama untuk mempercepat empat program quick wins Kadin Indonesia. 

"Bank Tanah sekarang memang memmpunyai 33.000 hektare tanah, tapi jumlahnya akan terus berkembang, dan mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan HGB (Hak Guna Bangunan-red) 30 tahun tambah 20 tahun, tambah 30 tahun," jelas Anindya Bakrie. 

Dari tanah yang dimiliki tersebut, Anindya Bakrie berharap bisa dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program yang ada di Kadin.  "Kadin ini mempunyai banyak tentu kepentingan untuk mengembangkan usahanya, untuk anggota-anggotanya," ujar Anindya Bakrie. 

Anindya menjelaskan, saat ini Kadin memiliki empat program quick wins yang bisa dikerjasamakan dengan Bank Tanah. Pertama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam hal ini Kadin akan membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipastikan butuh lahan untuk operasional. 

Selanjutnya, program kedua jelas Anindya Bakrie, berkaitan dengan rumah terjangkau dan layak huni. Lahan - lahan milk Bank Tanah nantinya berpeluang untuk mempermudah pengadahan lahan untuk perumahan. 

Sedangkan yang ketiga adalah pengiriman tenaga kerja migran, yang juga diharapkan bisa dikerjasamakan. "Ketiga, pengiriman tenaga kerja migran tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan, bukan saja di pusat seperti di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah," jelasnya.

Kemudian keempat, pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam hal ini dibutuhkan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. "Tentu kami dari dunia usaha selalu ingin bekerjasama, bukan saja dengan pemerintah yang progresif. Tapi juga pemerintah yang menginginkan keadilan sosial," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya dalam menjamin kepastian hukum atas lahan yang dikelola untuk mendukung masuknya investasi swasta.