Danantara Sentil Gaya Hidup Mewah Direksi BUMN: Istri Bawa Protokol, Ajudan Belasan

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri BUMN sekaligus COO Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, menyoroti keras budaya kerja yang tak efisien di kalangan direksi BUMN. Menurutnya, penggunaan ajudan secara berlebihan, bahkan hingga melibatkan istri dalam urusan kantor, merupakan bentuk pemborosan anggaran dan tidak mencerminkan profesionalisme.

"Saya tidak suka orang punya protokol banyak-banyak itu. Bahkan istri juga ada protokolnya. Saya minta ini jangan dilakukan," tegas Dony dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fikom Unpad, di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).

Tak hanya itu, Dony menyesalkan fenomena istri direksi yang ikut mengatur urusan kantor. Mulai dari memilih tirai jendela, menentukan artis hiburan hingga pengaturan acara perusahaan.

“Saya nggak mau itu istri nentuin gorden, istri nentuin penyanyi, istri nentuin acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua,” sentilnya.

Ajudan 15 Orang, Seperti Mau Dikawal Negara

Dony mengungkapkan sempat geram saat ajudan dari salah satu direksi BUMN memenuhi lantai kantor Danantara di Plaza Mandiri. Ia bahkan mengusir para ajudan tersebut.

Baca Juga

Ancaman Defisit APBN Sebesar 3 Persen Semakin Nyata, Kemenkeu Ungkap Strategi Efisiensi Belanja MBG

“Saya bilang, ini kenapa orang ramai sekali di lantai. Memangnya mau diculik? Siapa juga yang mau nyulik mereka?” ujarnya.

Menurutnya, pejabat negara bahkan CEO kelas dunia pun tak membawa ajudan lebih dari satu atau dua. Gaya hidup berlebihan direksi BUMN ini, kata Dony, harus dihentikan.

Namun ia mengakui ada progres. Kini, beberapa direksi BUMN mulai datang tanpa ajudan, yang menurutnya menunjukkan kemajuan dalam reformasi birokrasi dan etika kerja.

“Yang tadinya Dirut ajudannya 15, sekarang datang sendiri. Saya bilang, wah bagus ini,” ujar Dony.

Budaya Profesional Sedang Didorong

Dony menegaskan, reformasi birokrasi di tubuh BUMN tak bisa ditawar lagi. Profesionalisme dan efisiensi menjadi syarat mutlak agar BUMN bisa menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi nasional, bukan tempat memamerkan status sosial. (nsp)