Gagalkan Penyelundupan 1.950 Telur Penyu ke Malaysia, KKP: Nilainya Kecil, Dampaknya Besar!

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan telur penyu sebanyak 1.950 butir atau setara 4 karton yang rencananya akan dikirim ke Malaysia.

Penindakan ini dilakukan pada Selasa (17/6/2025) malam berdasarkan informasi dari masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan penyelundupan berhasil dihentikan di Pelabuhan Sintete, Sambas, Kalimantan Barat.

Telur-telur tersebut diangkut menggunakan kapal tol laut KMP Bahtera Nusantara 03.

“Telah berhasil menggagalkan penyelundupan telur penyu sebanyak 4 karton dengan jumlah 1.950 butir,” ujar Pung, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

Telur penyu tersebut diketahui berasal dari Pulau Tambelan, Kepulauan Riau. Menurut Pung, telur-telur itu ditemukan tanpa pemilik yang jelas di atas kapal penumpang. Dugaan sementara, telur-telur tersebut akan dijual ke Malaysia untuk dikonsumsi atau ditetaskan secara ilegal.

Baca Juga

KKP Hentikan Sementara Reklamasi Ilegal PT Harap Panjang di Pulau Lingga Kepri

“Biasanya mereka akan dijual ke Malaysia. Jadi ini penyelundupan. Mungkin dijual ke sana, ada yang dikonsumsi, atau mungkin ditetaskan,” jelasnya.

KKP mencatat nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam aksi ini mencapai Rp29,2 juta. Meski terbilang kecil dari sisi nominal, Ipunk menegaskan kerusakan ekologis akibat penyelundupan telur penyu jauh lebih besar karena penyu merupakan satwa yang dilindungi dan terancam punah.

“Nilainya kecil, dampaknya besar! Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, makanya kita sengaja lakukan operasi ini malam hari. Peredaran mereka ini di wilayah Kalimantan Barat banyak,” kata Pung.

Ia juga menegaskan pihaknya masih menyelidiki dalang penyelundupan tersebut dan memastikan akan ada sanksi bagi pelaku.

“Artinya nanti pemiliknya sedang kami gali siapa pemiliknya. Kalau ketemu ya akan diminta pertanggungjawaban dalangnya,” pungkasnya. (agr/rpi)