Manufaktur RI Tertekan! Sri Mulyani Sebut Ketidakpastian Global Ganggu Ekspor dan Nilai Tukar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa ketidakpastian geopolitik global memberikan tekanan berat terhadap sektor manufaktur Indonesia.

Disrupsi akibat konflik yang memanas di berbagai belahan dunia, termasuk ketegangan antara Iran dan Israel serta kebijakan fiskal Amerika Serikat, turut berdampak besar pada kontraksi industri manufaktur Tanah Air.

“Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik security yang makin fragile, rapuh dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi ekspor-impor manufaktur,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (17/6/2025).

Mengacu pada laporan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur global, Sri Mulyani menyebut bahwa indeks pada Mei 2025 berada di bawah ambang batas ekspansi 50 poin, yakni di level 49,6. Ini merupakan angka terendah sejak Desember 2024.

Sebanyak 70,8 persen negara tercatat mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Eropa, dan Inggris. Sementara itu, hanya 29,2 persen negara seperti Amerika Serikat, India, Arab Saudi, Rusia, dan Australia yang masih menunjukkan ekspansi.

“Adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan seperti Amerika, China, Eropa, Jepang, Inggris, ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan,” tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa kontraksi manufaktur global ini harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada aktivitas ekspor-impor Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa harga komoditas berpotensi meningkat bukan karena faktor supply-demand, melainkan akibat disrupsi geopolitik.

“Seperti dilihat risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economy melemah kemungkinan memengaruhi terhadap barang-barang ekspor kita,” ujarnya.

Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah juga meningkat dan suku bunga utang global ikut naik karena pengaruh ekspansi fiskal Amerika Serikat.

“Dan suku bunga utang meningkat karena kebijakan fiskal di AS yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari kongres ke senat mengenai ekspansi fiskal di AS,” terang Sri Mulyani. (agr/rpi)