Iming-iming Margin Minyak Jelantah MBG, Kepala BGN: Lumayan, Bisa Diekspor dan Jadi Bioavtur

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap bahwa minyak jelantah bekas Makan Bergizi Gratis (MBG) dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menguntungkan pengusaha.

“Jadi yang menjadi pengusaha itu bisa dapat margin dari pembelian (minyak jelantah) dari SPPG,” kata Dadan, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Salah satunya yakni menurut Dadan, minyak jelantah bisa diekspor hingga diolah menjadi bioavtur.

Iming-iming Dadan itu disertai alasan bahwa beberapa penerbangan internasional telah mewajibkan satu persennya menggunakan bioavtur.

“Dan ini kalau ada satu pengusaha yang menghubungkan satu kabupaten, minyak jelantah kemudian bisa ditampung, dan kemudian bisa diekspor. Atau bisa dijual untuk bioavtur. Karena beberapa penerbangan internasional kan mewajibkan minimal 1 persen menggunakan bio-avtur. Dan itu lumayan,” terang Dadan.

Sementara itu Dadan mencatat, satu SPPG setiap bulannya mengkonsumsi kurang lebih 800 liter minyak goreng. 

Baca Juga

Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

Kemudian menurut Dadan, minyak jelantah ini lebih baik ditampung daripada dibuang. 

“Dan 71 persennya menjadi jelantah artinya sekitar 550 liter. Dan ini ditampung oleh pembeli dan rata-rata harganya sekitar Rp7.000. Jadi lumayan lahir 1 entrepreneur yang bisa mengambil minyak jelantah dari SPPG,” ujar Dadan.

“SPPG itu daripada minyak itu dibuang, lebih baik ditampung, dan kemudian menjadi pendapatan baru untuk SPPG. Dan itu tidak dibukukan karena itu termasuk barang yang sudah selesai,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (disingkat BP Taskin) bersama Badan Gizi Nasional menargetkan akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa pelaksanaan ini dilakukan dalam rangka mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia.

“Kita hari ini akan menandatangani MoU dengan BGN, kami badan percepatan pengatasan kemiskinan bermaksud bekerja sama dengan BGN, khusus di tempat-tempat kantong kemiskinan berada,” jelas Budiman, di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Sementara itu Budiman menuturkan, nantinya SPPG ini akan dibangun di wilayah Lampung Barat, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.