Harga Batu Bara Terjun Bebas! Turun Lagi Jadi 98,61 Dolar AS per Ton, Terendah Sejak 2021

Jakarta, tvOnenews.com — Harga Batu Bara Acuan (HBA) kembali longsor. Pemerintah resmi menetapkan HBA periode kedua Juni 2025 menjadi 98,61 dolar AS per ton, turun tajam dari periode sebelumnya yang berada di 100,97 dolar AS.

Penurunan ini diteken langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melalui Kepmen ESDM No.209.K/MB.01/MEM.B/2025.

Harga tersebut berlaku untuk penjualan batu bara di titik serah FOB Vessel dan menjadi dasar perhitungan Harga Patokan Batu Bara (HPB). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, HBA Juni 2024 mencapai 123 dolar AS per ton, yang berarti terjadi koreksi drastis sebesar 24,39 dolar AS secara year-on-year.

“HBA periode kedua Juni ini menggambarkan tekanan harga global yang masih berlanjut,” ujar sumber di Kementerian ESDM.

Harga Batu Bara Berkalori Rendah Justru Naik

Menariknya, meskipun HBA utama turun, HBA II dan HBA III, yaitu untuk batu bara berkalori lebih rendah, justru mengalami kenaikan tipis:

Baca Juga

Mauro Zijlstra Mengaku Kaget dengan Gaya Main Liga Indonesia

• HBA I (5.300 GAR): 75,64 dolar AS per ton (turun)

• HBA II (4.100 GAR): 50,25 dolar AS per ton (naik)

• HBA III (3.400 GAR): 36,14 dolar AS per ton (naik)

Kenaikan ini dinilai sebagai respons atas permintaan batu bara kalori rendah dari beberapa pasar Asia Selatan dan Asia Tenggara yang tengah beralih ke opsi energi lebih murah.

Menurut Keputusan Menteri ESDM No.72/2025, saat ini ada empat klasifikasi HBA yang disesuaikan berdasarkan nilai kalor batu bara. Semuanya dihitung dari rata-rata tertimbang volume harga jual pada titik serah yang setara dengan spesifikasi HBA.

Sinyal Tekanan Global Masih Berlanjut

Analis energi menilai penurunan HBA kali ini mencerminkan melemahnya permintaan global, terutama dari China dan India, serta efek dari peralihan energi ke sumber terbarukan.

“Harga turun, tapi ini bisa jadi peluang untuk industri domestik yang berbasis energi batu bara,” kata seorang analis pasar.

Meski tekanan terus berlanjut, pemerintah menegaskan akan tetap mengedepankan mekanisme pasar dan transparansi dalam penetapan harga. (ant/nsp)