Bongkar Tambang Ilegal! ESDM Siapkan Dirjen Gakkum, Dipimpin Polisi atau Jaksa?

Jakarta, tvOnenews.com — Indonesia bersiap mengeksekusi langkah besar dalam menertibkan tambang-tambang ilegal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melantik Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) — jabatan anyar yang digadang-gadang jadi algojo hukum di sektor tambang nasional.

"Dirjen Gakkum ini sebentar lagi sudah mau dilantik. Organisasinya sudah ada," ungkap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Jumat (13/6/2025), di Jakarta.

Meski belum mengungkapkan siapa nama yang ditunjuk Presiden, Yuliot memastikan sosok Dirjen sudah ditetapkan. Pelantikan tinggal menghitung hari.

Siapa Dirjen Gakkum? Polisi, Jaksa, atau Tentara

Bukan sekadar jabatan struktural, posisi Dirjen Gakkum disebut akan diisi oleh aparat penegak hukum. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa posisi ini akan dijabat oleh sosok dari kalangan kepolisian, kejaksaan, atau bahkan militer. Tujuannya jelas: menertibkan tambang-tambang ilegal yang selama ini menyedot sumber daya negara tanpa kendali.

Bahlil tak menampik bahwa selama ini pengelolaan tambang nasional masih penuh celah. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya proses persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), serta tidak transparannya pelaporan kegiatan tambang.

Baca Juga

Hadapi Krisis Energi Global, Menteri ESDM Dorong B50 dan E20 untuk Diversifikasi dan Kemandirian Nasional

2.078 Izin Sudah Dicabut, Tapi Masih Banyak yang Berkeliaran

Langkah pembersihan tambang bermasalah sebenarnya sudah dimulai sejak 2022. Yuliot menjelaskan, sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut karena tidak menunjukkan aktivitas. Namun, ia mengakui masih banyak IUP yang aktif di atas kertas, tapi tidak jelas kontribusinya terhadap ekonomi atau kepatuhan terhadap aturan.

Nantinya, Dirjen Gakkum akan punya tugas krusial: mengevaluasi setiap pemilik IUP. Mulai dari kepatuhan terhadap perizinan, kegiatan operasional di lapangan, hingga dampak ekonominya terhadap tenaga kerja dan wilayah sekitar tambang.

“Berapa banyak tenaga kerja yang terserap, berapa besar dampak ekonominya — semua akan dievaluasi,” tegas Yuliot.

Tata Kelola Tambang Akan Dirombak

Harapan besar dipasang di pundak Dirjen Gakkum. Tak sekadar jadi pengawas administratif, ia diharapkan mampu mengurai benang kusut sektor tambang yang selama ini kerap jadi sarang permainan gelap.

Bahlil menyebut, penambahan direktorat baru ini adalah bagian dari reformasi tata kelola pertambangan. Jika sebelumnya sektor ini dipenuhi praktik abu-abu, dengan adanya Dirjen Gakkum, pemerintah ingin memastikan pengelolaan tambang berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat. (ant/nsp)