Prabowo Sindir BUMN Lamban dan Boros: Minta PMN Terus, Negara Butuh Mitra yang Efisien!

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto menyindir keras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kurang efisien dalam menggarap proyek infrastruktur.

Pernyataan itu disampaikannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025) malam hari.

“Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan (memberikan) PMN,” ungkap Prabowo.

Ia menekankan bahwa pemerintah kini mulai menggeser arah pembangunan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional. Menurutnya, sektor swasta lebih efisien dan mampu menuntaskan proyek dengan cepat dan hemat anggaran.

“Saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun secara tegas mengarahkan agar keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur ditingkatkan.

“Kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya. Saya arahakan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara,” ujarnya.

Namun, untuk menarik investasi swasta, Prabowo menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang ramah dan tidak berbelit.

“Untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka,” tegasnya.

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah peluncuran Danantara, lembaga investasi milik negara yang dirancang untuk mendukung proyek infrastruktur strategis.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan ikut serta secara nyata dalam proyek-proyek bersama swasta, termasuk dari luar negeri.

“Kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani. Pemerintah akan ikut berapa persen, dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang ril. Saya kira itu akan memberikan comfort kepada mitra-mitra dari luar negeri,” pungkasnya. (agr/nba)