Menteri PU Tawarkan 9 Proyek Infrastruktur Rp90 Triliun ke Investor, Ada Proyek Jalan Rp87,65 Triliun yang Disuguhkan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyampaikan peluang investasi sebesar-besarnya di sektor infrastruktur pada acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

Pada acara ICI yang digelar di Jakarta, Rabu (11/6/2025), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, mempromosikan 55 proyek infrastruktur yang ditargetkan pemerintah.

Sembilan di antaranya merupakan proyek infrastruktur prioritas dengan nilai total mencapai Rp90,21 triliun atau 5,64 miliar dolar AS kepada para investor dalam dan luar negeri.

"Kami berharap di ICI hari sembilan proyek dari total 55 proyek tersebut yang senilai Rp90 triliun, terbuka untuk investasi," ujar Dody dalam sambutannya.

Konferensi ini memang menjadi ajang penting untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan mitra internasional.

Dody menjelaskan, 9 proyek yang disebutnya itu merupakan bagian dari 55 rencana kerja yang ditawarkan Kementerian PU melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Tim Ekonomi Siapkan Roadshow Internasional, Minta Sasar Lembaga Pemeringkat hingga Pelaku Pasar

Dari sembilan proyek yang sedang diprioritaskan, lima di antaranya berada di sektor sumber daya air senilai Rp657,18 miliar.

Serta, tiga proyek di sektor jalan senilai Rp87,65 triliun, dan satu proyek pengelolaan limbah sebesar Rp1,9 triliun.

Menurut Dody, kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur untuk periode 2025–2029 diperkirakan mencapai Rp1.900 triliun.

Namun, anggaran negara hanya mampu menutupi sekitar 60 persen dari kebutuhan tersebut. Sisanya harus dipenuhi melalui kerja sama pembiayaan kreatif, termasuk keterlibatan swasta.

"Kita akan secara terbuka bekerja sama dan bergandengan tangan untuk perbaikan negara kita, Indonesia," ujarnya.

Dody sempat menyampaikan bahwa skema KPBU telah menjadi bukti konkret partisipasi swasta dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur.

Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik yang berkelanjutan.

Selama periode 2020–2024, total kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp2.058 triliun

Dari angka tersebut, proyek-proyek dengan skema KPBU dan penugasan telah berkontribusi sebesar Rp440,4 triliun atau sekitar 21,4 persen.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) terus mendorong pengembangan alternatif pembiayaan. Selama lima tahun terakhir, DJPI telah memfasilitasi 15 perjanjian KPBU di berbagai sektor.

Dody juga mengajak seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya DJPI, untuk aktif menggali dan mengembangkan ragam skema pembiayaan lain seperti blended finance, sekuritisasi aset, serta opsi inovatif lainnya demi menjawab tantangan pendanaan yang kompleks.