Soroti Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan yang Rusak Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritik aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Gag.

Dia mengingatkan kepada pemerintah bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut akan berdampak negatif bagi pariwisata Indonesia.

“Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu,” ujar Saleh kepada media, Senin (9/6/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan DPR telah lama menyoroti tambang nikel di Raja Ampat sejak 28 Mei 2025. Dia menyebut DPR juga sudah mengecek langsung ke daerah pertambangan.

“Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah. Termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan,” kata Saleh.

Menurutnya, ada dua isu yang disuarakan yakni terkait peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Kedua, terkait kerusakan ekosistem dan lingkungan karena aktivitas tambang.

“Karena itu, pemda dan masyarakat meminta agar alam dan lingkungan mereka tetap dijaga,” ungkap Saleh. 

Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengevaluasi semua perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Saleh meminta pemerintah mencabut perusahaan tambang yang dianggap merusak lingkungan.

Tak hanya itu, Saleh juga meminta pemerintah membuat skema ketahanan lingkungan sehingga tidak. Tujuannya agar tidak mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan.

“Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua,” tandas dia. (saa/nba)