Geger Tambang di Raja Ampat! Bahlil Beberkan Fakta soal IUP GAG Nikel Milik BUMN Antam yang Bikin Ribut, Segini Luas dan Produksinya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu (7/6/2025).

Kunjungan yang dilakukan di sela-sela agenda peninjauan sumur minyak dan gas bumi (migas) di Sorong itu juga sebagai respons Menteri ESDM atau ributnya masalah tambang di Raja Ampat belakangan ini.

Bahlil bermaksud memantau situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat.

"Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung saja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya (inspektur tambang)," kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM.

Bahlil Ungkap soal IUP PT GAG Nikel

Kementerian ESDM secara resmi akan memberhentikan operasi produksi PT GAG Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

Sebagai informasi, PT GAG Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998 yang resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT ANTAM Tbk. sebesar 25%. Namun sejak tahun 2008, PT Aneka Tambang Tbk (Antam). berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan PT Antam.

Terkait izin usaha petambangan (IUP) PT GAG Nikel, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa bukan dirinya yang menerbitkan dan memberikan izin.

"Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet," ujar Bahlil saat jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6).

"Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif," jelasnya.