Trump “Gebuk” Impor Baja-Aluminium, Pasar Global Guncang! IHSG Terancam Terseret

Jakarta, tvOnenews.com – Kebijakan kontroversial kembali digulirkan dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menandatangani kenaikan tarif baja dan aluminium menjadi 50 persen, menggandakan beban dari tarif sebelumnya. Langkah ini bukan hanya mengguncang industri global, tapi juga langsung mengirim sinyal negatif ke pasar modal dunia—termasuk Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun diprediksi akan melemah terbatas pada perdagangan Rabu (4/6). Tekanan eksternal yang datang dari AS menjadi faktor utama, dengan potensi pergerakan IHSG berada di rentang 7.020 – 7.160, menurut proyeksi Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus.

“Potensi menguat memang ada, namun terbatas. Sentimen global hari ini terlalu kuat untuk diabaikan,” ujar Nico di Jakarta.

Trump berdalih, kenaikan tarif ini bertujuan melindungi industri strategis AS dan menjaga keamanan nasional dari ancaman impor komoditas logam tersebut. Namun konsekuensinya langsung terasa: harga kontrak baja dan aluminium meroket, dan biaya konstruksi global pun terancam naik.

“Ini akan memperkeruh suasana perdagangan dan menyulitkan negara-negara pengekspor baja dan aluminium,” jelas Nico.

Tak hanya pasar, lembaga global seperti OECD juga merespons keras. Mereka memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini menjadi 2,9 persen, dari semula 3,3 persen. Lebih jauh, The Fed diprediksi tidak akan memangkas suku bunga hingga setidaknya tahun 2026, lantaran tekanan inflasi masih mengintai.

Eropa Memberi Angin Segar

Di tengah ketegangan global, kawasan Eropa justru menyajikan harapan. Inflasi Euro Area turun menjadi 1,9 persen yoy di Mei 2025, membuka ruang bagi European Central Bank (ECB) untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat Kamis (5/6) mendatang.

Dari Dalam Negeri: Diskon Listrik Gagal, BSU Jadi Solusi

Sementara itu dari dalam negeri, rencana diskon tarif listrik 50 persen resmi dibatalkan. Kementerian Keuangan menyebut keterlambatan anggaran membuat program tidak bisa direalisasikan sesuai target. Sebagai gantinya, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

“Diskon listrik sebetulnya lebih berdampak luas. Tapi BSU tetap menjadi insentif yang bisa mendorong daya beli masyarakat,” kata Nico.