Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Anggaran Rp9 Miliar, Ada 113 Penulis

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menganggarkan Rp9 miliar untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Nilai anggaran itu telah disetujui dan segera direalisasikan dari APBN.

"Sudah ada dari APBN," kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dikutip dari antara, Minggu (1/6/2025).

Fadli menyebut, pihaknya menaruh target untuk segera melakukan uji publik, setidaknya pada Juli nanti.

Hal itu mengingat bagaimana persiapan perumusan penulisan ulang sejarah Indonesia itu yang disebut sudah cukup lama.

"Sudah beres itu, sudah kita sampaikan tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR," sebut Fadli.

Dalam pembaharuan atau penulisan ulang sejarah Indonesia, lanjut Fadli, pihaknya melibatkan tim dengan mencakup 113 penulis, 20 editor jilid dan 3 editor umum.

Baca Juga

Fadli Zon Targetkan RI Jadi Produsen dan Eksportir Budaya Digital Dunia: Indonesia adalah Semesta Cerita

Jumlah itu terdiri tas sejarawan hingga akademisi pada bidang arkeologi, geografi, sejarah dan ilmu humaniora lainnya.

Fadli menyampaikan bahwa pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.

Adapun sebelumnya, Fadli mengatakan upaya pembaruan buku sejarah Indonesia dilaksanakan mulai Januari 2025 dan ditargetkan rampung Agustus 2025.

Ia juga menekankan pentingnya pembaruan buku sejarah Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsanya.

Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan dalam rapat pada Senin (26/5) siang sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar obyektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.

Selain itu, Komisi X DPR mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia agar tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.

(ant/vsf)