Wamendes PDT Riza Patria Ungkap Skema Perputaran Uang Koperasi Desa Merah Putih: Harus Untung

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah memastikan perputaran dana dalam Koperasi Desa Merah Putih tidak akan bergantung sepenuhnya pada bantuan negara.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan dukungan dari APBN dan APBD harus dibarengi dengan kecakapan pengelola koperasi agar usaha tersebut bisa untung dan berkelanjutan.

“Jadi terkait anggaran, nanti koperasi ini akan menyusun kebutuhan anggaran. Jadi bank Himbara akan memberikan dukungan pinjaman dana dari dukungan APBN, bank dan turun dari APBD,” kata Riza Patria saat menghadiri acara di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa koperasi tidak boleh dimanjakan dengan limpahan dana tanpa arah.

“Kita tidak ingin memanjakan koperasi dengan menyediakan dana sebanyak mungkin. Tapi sebaliknya, kita ingin bottom-up ya. Kita ingin menyiapkan regulasi, fasilitas dan tentu juga dukungan dana, tapi harus didukung dengan kemampuan SDM dari koperasi itu sendiri,” tegas Riza.

Ia menyebut keuntungan koperasi akan menjadi cerminan langsung dari kapasitas pengelolanya.

Baca Juga

Ancaman Defisit APBN Sebesar 3 Persen Semakin Nyata, Kemenkeu Ungkap Strategi Efisiensi Belanja MBG

“Jadi Insyaallah nanti dukungan dari pusat, APBN, APBD juga harus didukung dengan kecerdasan, kepiawaian, keuletan daripada pengurus koperasi untuk dapat mengelola. Koperasi ini harus untung, itu bukti bahwa SDM-nya baik, gitu ya,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa ibu kota siap menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pemberdayaan koperasi desa-kelurahan.

Ia menyebut semua persiapan sudah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi kalau Jakarta terus terang enggak ada masalah apa-apa. Karena sudah dimasukkan dalam PPA (Perencanaan Program dan Anggaran) UMKM dan juga sudah masuk di dalam RPJMD. Sehingga untuk Jakarta menyambut apa yang menjadi Instruksi Presiden, Instruksi Nomor 9, kami sudah siap dan kami akan jalankan,” ujar Pramono.

Sebanyak 267 koperasi kelurahan akan dibentuk di Jakarta dan ditargetkan sudah aktif beroperasi pada Oktober 2025. Program ini dirancang untuk menjadikan koperasi sebagai pusat ekonomi rakyat kecil, dengan fasilitas lengkap mulai dari sembako murah hingga layanan kesehatan dan logistik.

Dengan dukungan dari pusat dan daerah serta pengelolaan profesional, pemerintah berharap koperasi desa-kelurahan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus model pemberdayaan di seluruh Indonesia. (agr/nba)