Dedi Mulyadi Mau Alihkan Anggaran Rp5 Triliun, Sebut Soal Infrastruktur Hingga Barak Militer

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap akan melakukan efisiensi anggaran daerah Jawa Barat mencapai Rp 5 triliun.

Menurut Dedi Mulyadi, efisiensi anggaran itu akan dialihkan kepada program yang lebih penting untuk masyarakat.

Misalnya di dunia pendidikan, kata dia, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

“Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran (kurang prioritas) itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," ujarnya saat menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan efisiensi anggaran itu banyak bersumber dari perjalanan dinas pemerintah yang dinilai tidak prioritas.

Sehingga, selain pendidikan, anggaran itu juga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

"Ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun (untuk infrastruktur jalan), kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, (tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," tuturnya.

Kebijakan mengirim siswa atau pelajar yang "bermasalah" ke barak militer untuk dilakukan pembinaan juga termasuk dalam pembahasan dibahas.

"Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban gim online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan," tutur Dedi

Sebagai informasi, kehadiran Dedi Mulyadi di Gedung KPK kali ini untuk membahas sejumlah program yang berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak dikorupsi.

"Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK]," ujar Dedi.

Dia menjelaskan mendapat arahan untuk melakukan efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik.

Dedi menuturkan kehadirannya di KPK untuk berdiskusi di bidang pencegahan korupsi, khususnya terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah di berbagai sektor.