Saat Nelayan Terancam PSN Rempang, Para Pensiunan TNI Ternyata Juga Punya Ultimatum Serupa: Menindas Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Dinamika panjang Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City sampai saat ini seolah belum menemukan sumbu temunya.

Untuk ketiga kalinya sejak 2023, masyarakat nelayan Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menggelar aksi damai dengan turun langsung ke laut menggunakan kapal-kapal kecilnya, Senin (12/5/2025).

Aksi tersebut merupakan cara sederhana mereka untuk mengingatkan pemerintah agar PSN Rempang Eco City tidak mengancam lingkungan hidup dan mata pencaharian mereka.

PSN Rempang Eco City yang digadang-gadang pemerintah ternyata masih mengancam  akan merusak ekosistem laut, tempat mereka bergantung nasib.

Potret keresahan warga itu sebagaimana diungkapkan oleh Sukri (41), seorang nelayan tradisional Sembulang Hulu yang mengungkapkan kepiluan masyarakat atas adanya PSN Eco City Rempang.

“Karena nelayan itulah sumber mata pencarian utama kami, kalau laut ini rusak, kemana lagi kami kan melaut,” ujarnya seusai mengikuti aksi damai di Dermaga Sembulang Hulu, dikutip dari Antara.

“Dari melaut lah kami ini menghidupi keluarga, kalau laut ini rusak itulah yang kami khawatirkan dan kami jaga, agar anak cucu kelak masih bisa menikmati laut sebagai sumber pencaharian,” keluhnya.

Ishak (51), koordinator nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (Amar GB), menjelaskan bahwa masyarakat nelayan tidak menolak pembangunan dan investasi.

Namun demikian, mereka menuntut agar proyek tersebut tidak merugikan warga lokal dan tidak didominasi kepentingan asing.

“Kami tidak menolak pembangunan, investasi. Selama itu tidak merusak dan pembangunan untuk warga Rempang bukan negara luar Rempang,” kata Ishak.

April lalu, Ishak juga menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI DPR RI. Pihaknya mewakili suara warga yang menentang direlokasi untuk proyek Rempang Eco City karena dinilai tidak setimpal.

Ia membeberkan, ada 5 kampung yang terdampak di tahap pertama dengan jumlah penduduk kurang lebih 700 warga.

“Masyarakat Rempang yang notabenenya itu berada pada titik pesisir dan ketergantungan hidupnya kepada nelayan itu tidak bisa dipisahkan, karena itu menyangkut identitas aktivitas yang susah dibuang oleh masyarakat adat Rempang sendiri,” kata Iskhak di DPR sebagaimana diwartakan tvOnenews.com, 28 April 2025.

“Bagaimana mungkin masyarakat nelayan yang secara tiba-tiba dipindahkan ke darat dan seorang petani kita akan pindahkan ke laut,” tambahnya.

PSN Rempang juga Diultimatum Purnawirawan TNI

Masalah PSN Rempang Eco City sejatinya menjadi salah satu poin ultimatum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan.

Adapun tuntutan dari para pensiunan TNI itu memuat delapan isu krusial, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut reshuffle menteri serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada tuntutan poin ketiga, para pensiunan itu mendesak agar pemerintah menghentikan proyek raksasa PIK 2 dan PSN Rempang.

"Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan," demikian bunyi ultimatum para Purnawirawan TNI dalam dokumen yang ditandatangani oleh 107 Jenderal, 73  Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

Klaim dan Janji Pemerintah soal PSN Rempang

Maret lalu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menyampaikan bahwa proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja.

Proyek besar itu digadang-gadang nantinya akan menyerap hingga 85.000 tenaga kerja dengan hadirnya industri baru.

Oleh karena itu, program transmigrasi akan tetap dijalankan dengan memastikan warga lokal Batam menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja.

“Kalau sudah ada industri nya, itu dapat menciptakan lapangan kerja sampai dengan 85.000 dan membuka investasi senilai Rp200 triliun dari pabrik kaca saja. Inilah yang nanti kami harapkan, agar betul-betul bisa memberikan nilai ekonomi, tetapi tanpa meniadakan masyarakat setempat,” kata Iftitah di Batam, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Iftitah menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang yang muncul dari proyek tersebut.

"Ada peluang dari wilayah lain masuk ke Batam, Rempang, dan Galang, tetapi kita utamakan dulu yang lokal," ujarnya.

Bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor kelautan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai program pendukung agar tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang ada.

"Jika ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, kami akan siapkan bantuan berupa kapal dan dermaga nelayan. Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkolaborasi terkait hal tersebut,” katanya.

Pemerintah juga memastikan tidak akan lepas tangan dalam mengawal proyek ini agar berjalan sesuai dengan rencana dan tetap berpihak kepada masyarakat setempat.

"Saya janji, kalau sudah ada penetapan, Kementerian Transmigrasi akan membuka kantor di Rempang. Ini bukti bahwa pemerintah serius mengawal program ini hingga tuntas," tambahnya. (rpi)