Eddy Soeparno Soroti Rencana Pemerintah Alihkan Impor BBM dari Singapura ke Timur Tengah dan AS

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Timur Tengah dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, keputusan ini harus melalui kajian keekonomian yang mendalam guna memastikan keuntungan bagi Indonesia.

"Perlu riset lebih lanjut tentang apakah spesifikasi BBM dari Timur Tengah dan AS sesuai dengan kebutuhan kita, dan harga akhir impor tetap kompetitif dengan pasokan yang terjamin," ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Eddy menegaskan, langkah diversifikasi impor BBM ini tidak cukup hanya sebatas mencari sumber baru. Pemerintah juga harus fokus pada percepatan transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"Rencana pengalihan impor BBM ini sebaiknya dibarengi dengan percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT), serta transformasi sektor hilir energi agar lebih efisien dan ramah lingkungan," tegasnya.

Eddy juga menyoroti pentingnya modernisasi kilang dalam negeri sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif bagi pengembangan energi hijau dan memiliki roadmap transisi energi yang jelas dan inklusif.

"Target bauran energi terbarukan tahun ini adalah 19 persen. Komitmen kuat diperlukan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Salah satunya dengan elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga, serta mengurangi ketergantungan pada impor LPG," jelas Eddy.

Baca Juga

Anak SD di Ngada Bunuh Diri, Pimpinan MPR: Pemda Harus Tahu Warga yang Butuh Bantuan

Selain itu, Eddy mendorong pemerintah untuk mempercepat pengadaan armada bus listrik untuk transportasi publik sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini, menurutnya, akan mendukung transformasi sektor energi menjadi lebih hijau.

Sebagai Wakil Ketua MPR, Eddy menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menekankan bahwa transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pihak - pemerintah, swasta, dan masyarakat.

"Transisi energi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan," pungkasnya. (nsp)